Akademisi Papua Minta Presiden Buka Kantor di Papua

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Akademisi dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari mendorong pemerintah pusat mendirikan kantor Kepresidenan Republik Indonesia di wilayah Papua.

"Saya menyebutnya Kantor Kepresidenan Republik Indonesia untuk pembangunan perdamaian dan keadilan di tanah Papua," kata Dekan Fakultas Pertanian Unipa Agus Sumule di Manokwari, Rabu.

Menurut dia keberadaan kantor kepresidenan di Papua sebagai fasilitator agar pemerintah pusat fokus mengurus segala persoalan meyangkut menonjol seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dia menjelaskan, masih banyak kebijakan pada kerangka otonomi khusus di Papua dan Papua Barat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Salah satunya menyangkut pembangunan manusia.

Agus menilai, keberadaan kantor kepresidenan akan lebih baik dibanding presiden membentuk unit kerja presiden untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang akan mengelola dana otonomi khusus.

Menurut dia, terkait pengelolaan dana otonomi khusus sebaiknya dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Dia mengakui, hingga saat ini pengelolaan dana otsus belum maksimal. Tidak adanya peraturan daerah khusus (perdasus) pengelolaan dana tersebut menjadi salah satu faktor.

"Dana Otsus secara tegas di Papua Barat baru pada tahun 2008. Hingga kini sudah hampir 10 tahun, artinya regulasi itu harus ada," ujarnya lagi.

Baginya, regulasi ini sangat diperlukan agar tidak ada interpretasi yang berbeda meyangkut penggunaan dana otsus sesuai prosentasi pada bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur.

Dia menambahkan, selain kantor kepresidenan opsi lain yang bisa diambil pemerintah pusat menerapkan model penyelesaian yang diterapkan di Aceh.

Untuk menyelesaikan masalah di Aceh saat masih ada masalah, pemerintah pusat membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Model yang sama dapat diterapkan di Papua.

Dia menjelaskan, tugas Badan tersebut kala itu untuk percepatan penyelesaian masalah dan pembangunan di serambi Mekah tersebut. Anggaran yang digunakan terpisah dari anggaran yang digunakan pemerintah daerah.

"Jangan kayak UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat), karena UP4B-kan tidak jelas dananya," katanya. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari