Akademisi: Pengantian Raskin Berpotensi Peningkatan Pengangguran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dekan IPB Arif Satria minta Pemerintah memikirkan ulang rencana penggantian beras miskin (raskin) menjadi e-money atau uang elektronik karena akan memperburuk tingkat pengangguran. Rencana tersebut berpotensi menambah pengangguran sebab berkaitan dengan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian, yang bakal menganggur.

“Jika Pemerintah mengganti raskin dengan e-money maka akan terjadi 700.000an pengangguran,” kata Dr. Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Core Media Discussion di Jakarta, Selasa (3/3).

Pada awal Januari 2015, Pemerintah mewacanakan mengganti pemberian beras bagi kaum tidak mampu dengan uang elektronik. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kala itu menyebut butuh satu tahun untuk menggantikan pemberian raskin menjadi uang elektronik. Penggantian ini dilakukan karena pemberian raskin kerap tidak tepat sasaran.

Arif menjelaskan saat ini di Indonesia terdapat 58.000 titik penyaluran raskin. Jika dalam satu titik penyaluran raskin ini terdapat paling tidak minimal lima orang saja, kata dia, maka bisa dihitung berapa besar jumlah yang bekerja dalam penyaluran raskin ini.

"Jadi kalau raskin dihapus, akan ada 750 ribu orang akan menganggur. Ini berarti hampir 10 persen jumlah pengangguran yang ditargetkan pemerintah untuk dikurangi," lanjut Arif.

Ia menuturkan, jika dilihat dari pendistribusian beras raskin saja terdapat sekitar 750 ribu orang, maka bisa dipastikan jumlah pengangguran bisa bertambah semakin besar dengan penambahan dari sisi lainnya di masyarakat. "Jadi (rencana) e-money itu menarik, tapi dampaknya ke pengangguran. Dari pekerja di gudang dan distribusi saja bisa sampai 750 ribuan orang. Nah, kalau ditambah masyarakat lainnya yang bekerja yang kaitannya di situ, maka bisa saja penganggurannya bertambah 1 juta orang," Arif membeberkan.

Di tempat yang sama, Direktur Riset Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan tingkat pengangguran terbuka dalam 10 tahun terakhir memang mengalami penurunan. Tapi umumnya target pengurangan pengangguran terbuka di RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) selalu tidak tercapai.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja