Pengamat Pertanian: Beras Langka bukan Salah Bulog

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan kelangkaan beras tidak bisa dilimpahkan begitu saja ke Badan Urusan Logistik (Bulog) semata.

“Kelangkaan beras ini murni akibat keterlambatan, mengingat stoknya sudah ditarik sejak pertengahan tahun lalu,” kata Arif dalam diskusi "Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja di Era Kabinet Kerja" di sebuah restoran di Jakarta, Selasa (3/3).

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB itu menjelaskan, kondisi tersebut terjadi akibat lambat proses pengesahan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin dari sejumlah pemerintah daerah.

Pada, Minggu (22/2) lalu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bersama Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, melakukan pemantauan dan penjualan beras murah yang dilakukan dalam Operasi Pasar (OP) Beras Murah Badan Urusan Logistik (Bulog) di Rumah Susun Penjaringan, Tanah Merah, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik, Lenny Sugihat serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina.

Arif melanjutkan, pemda enggan mengeluarkan SPA akibat adanya wacana perubahan Raskin dengan e-money (uang elektronik).

“Seharusnya tidak perlu menunggu SPA. Cukup sambil dilakukan verifikasi ulang, penyaluran beras juga dijalankan. Pemda juga serba takut mengeluarkan SPA itu," Arif menambahkan.

Pada awal Januari 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo mewacanakan mengganti tunjangan beras bagi kaum tidak mampu (raskin) dengan uang elektronik. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kala itu menyebut butuh satu tahun untuk menggantikan pemberian beras miskin (Raskin) menjadi uang elektronik atau e-money. Penggantian ini diwacanakan pemerintah karena pemberian raskin kerap tidak tepat sasaran.

Editor : Eben Ezer Siadari