Akses Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya Dibatasi

[BANGKOK] - Pemerintah Burma dinilai secara sistematis membatasi bantuan kemanusiaan dan memaksakan kebijakan diskriminatif terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Arakan. Demikian dilaporkan Human Right Watch, baru-baru ini dari Bangkok.

Lembaga ini juga mendesak agar pemerintah setempat mengizinkan dibukanya akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada penduduk Muslim di sana, mengakhiri kebijakan wilayah terpisah, dan mengajukan rencana bagi mereka yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

"Pembatasan pemerintah Burma pada bantuan kepada warga Rohingya menciptakan krisis kemanusiaan yang akan menjadi bencana ketika musim hujan tiba," kata Phil Robertson, Wakil Direktur Asia. "Para pemimpin Burma tampaknya berniat menjaga warga Rohingya di kam-kam dan tidak membuat rencana bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka."

Kekerasan yang terjadi sejak Juni 2012 diduga melibatkan pasukan keamanan negara tersebut dan pejabat pemerintah telah menelantarkan lebih dari 125.000 warga Rohingya di wilayah Arakan.

Puluhan ribu pengungsi masih kekurangan bantuan kemanusiaan dan tinggal di kam-kam yang kumuh. HRW telah mengunjungi sejumlah kam pengungsi. Sebagian kam itu berada di kawasan yang rawan banjir kertika musim hujan tiba yang diperkirakan pada bulan Mei.

Dilaporkan bahwa pemerintah setempat tampaknya tidak terusik oleh kondisi kemanusiaan yang mengerikan di kam-kam di Arakan. Pemerintah negara yang memberi bantuan diharapkan mendesak untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini, sebelum situasinya menjadi lebih buruk.

Pada tanggal 20 Maret, juru bicara Presiden Thein Sein, Ye Htut, menolak peringatan tentang kondisi kemanusiaan yang parah pada pengungsi Rohingya. Dia mengatakan wartawan dari Australia Network Newswire, "Mereka terlah ditampungdan pasokan makanan cukup untuk musim hujan."

Editor : KP1