PBB Gagal Menyepakati Perjanjian Perdagangan Senjata

[NEW YORK] - Pertemuan tertutup di Perserikatan Bangsa-bangsa yang membahas tentang perjanjian pembatasan dan kontrol pada perdagangan senjata gagal mencapai kesepakatan. Demikian siaran pers yang dikeluarkan PBB, Jumat (29/03).

Setelah dua minggu konsultasi, prinsip-prinsip dan aturan tentang perdagangan dan perpindahan tangan mengenai senjata gagal disepakati para delegasi. Namun beberapa delegasi tidak bersedia untuk kembali ke negara mereka dengan tangan kosong. Para delegasi berjanji untuk menyerahkan rancangan perjanjian tersebut kepada Majelis Umum untuk dibahas pekan depan.

Perjanjian itu dirancang untuk membuat sistem yang sedikit demi sedikit mengontrol secara global perdagangan dan peredaran senjata. Perjanjian itu diharapkan mengikat secara hukum untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mengontrol peredaran senjata.

Perdagangan senjata di dunia diperkirakan merupakan bisnis beromset sekitar US$ 70 miliar atau hampir mencapai Rp 700 triliun. Perdagangan senjata dinilai menjadi penyebab rusaknya perdamaian dan keamanan, dan menjadi "bahan bakar" konflik berkekerasan, mengancam pembangunan sosial ekonomi dan menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang luar biasa.

Banyak delegasi menyoroti bahwa teks perjanjian tersebut memang belum sempurna, tetapi mencerminkan adanya keinginan dari sebagian besar negara-negara anggota untuk mengontrol perdagangan senjata.

Dalam sambutan penutupan, Pimpinan Sidang, Peter Woolcott dari Australia mengatakan bahwa gagalnya kesepakatan dalam konferensi itu memang mengecewakan. Hal ini juga akan menjadi tantangan bagi kapasitas PBB dalam mengatus masalah tersebut.

Naskah perjanjian tersebut akan menjadikuat dan seimbang jika bisa diterapkan, dan membuat perbedaan. Selanjutnya, Majelis Umum akan mengambil hasil dari konferensi dan membahas pada Selasa (2/04).

Editor : KP1