Aksi Buruh Tuntut Pemimpin Pelanggar HAM

Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) menggelar aksi menuntut para calon presiden (Capres) pelanggar Hak Azasi Manusi (HAM) tidak dipilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) Juli mendatang di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (18/5) (Foto-foto : Dedy Istanto).

Para pengunjuk rasa membawa sejumlah atribut yang bergambar dan bertuliskan tentang protes serta tuntutan terkait dengan Capres 2014 yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM berat.

Salah satu pengunjuk rasa saat berorasi di depan gedung KPU Jakarta menuntut tentang nama Capres yang memiliki jejak rekam pelanggar HAM berat.

Salah satu pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan tentang penculikkan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh militer dalam aksinya menuntut para pelanggar HAM ditangkap dan diadili di depan gedung KPU Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemiihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (18/5). Dalam aksinya para pejuang buruh menuntut untuk melawan sisa-sisa Orde Baru (Orba) dan militerisme, serta menangkap serta adili para penjahat Hak Asasi Manusia dan menghapus regulasi anti demokrasi.

Para pengunjuk rasa menilai pemilihan umum (Pemilu) 2014 berbahaya jika muncul figur calon presiden (Capres) dari mantan militer yang memiliki jejak rekam pelanggaran HAM berat.

Dalam orasinya mereka menyebut nama Prabowo Subianto dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masuk dalam daftar tuntutan tersebut. Selain nama Prabowo, nama Wiranto dan Surya Paloh juga masuk dalam daftar yang memiliki jejak rekam destruktif terhadap demokrasi. Hal tersebut dinilai menguatnya kembali sisa-sisa Orde Baru (Orba) baik yang masih bercokol dalam militer maupun yang sudah bertransformasi ke dalam partai politik di antaranya Hanura, Gerindra, dan Nasdem.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja