Aksi Kamisan: Batalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri

Para korban serta keluarga korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) saat menggelar aksi Kamisan yang ke-381 dengan mengangkat tema meminta Presiden Joko Widodo membatalkan penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) saat menggelar aksi di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Ibu korban tragedi Semanggi Maria Catarina Sumarsih saat mengikuti aksi Kamisan yang ke-381 di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat masih menunggu kepastian keadilan atas peristiwa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.

Salah satu keluarga korban saat menggelar aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat yang mengambil tema meminta Presiden Joko Widodo membatalkan penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru.

Aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat diikuti oleh para korban serta keluarga korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu untuk mencari keadilan.

Aksi Kamisan yang ke-381 yang digelar di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat merupakan salah satu bentuk aksi yang rutin digelar setiap hari Kamis untuk meminta kepada Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aksi “ Kamisan “ ke-381 meminta Presiden Joko Widodo membatalkan penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Kamisan yang digelar di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1) yang diikuti oleh para korban serta keluarga korban tindak kekerasan masa lalu yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) meminta Presiden Joko Widodo memegang komitmen mewujudkan revolusi mental.

JSKK menyampaikan kekecewaannya sehubungan dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden Joko Widodo dinilai tidak menjalankan prosedur dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan tidak meminta pertimbangan nama calon kepada Jenderal Polisi Sutarman selaku Kapolri aktif. Adapun sikap Presiden yang terkesan cepat memberi nama calon Kapolri secara tunggal dinilai sarat akan kepentingan politik.

Sepatutnya pengajuan nama calon serta proses penggantian Kapolri bisa dilakukan menjelang atau setelah Jenderal Polisi Sutarman habis masa jabatannya yaitu mendekati bulan Oktober 2015 mendatang.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja