Aksi Kamisan Kado Kelabu dari Pemerintahan Baru

Korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu menggelar aksi Kamisan ke-378 kali bertajuk Kado Kelabu dari Pemerintahan Baru di Hari HAM Internasional yang digelar di seberang Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Para pegiat HAM saat ikut aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Negara Jalan Merdeka Utara, Jakarta Utara untuk yang ke-378 kalinya.

Aksi Kamisan ke-378 kali yang digelar di seberang Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat bertajuk Kado Kelabu dari Pemerintahan Baru di Hari HAM Internasional.

Salah satu korban pelanggaran berat masa lalu saat menggelar aksi Kamisan ke-378 kali di seberang Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Seorang petugas dari aparat kepolisian saat menjaga kondisi para pegiat HAM dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dalam aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Negara Jakarta Pusat.

Aksi Kamisan ke-378 kali digelar di seberang Istana Negara Jakarta Pusat dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aksi “Kamisan“ ke-378 bertajuk Kado Kelabu dari Pemerintahan Baru di Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional digelar di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Para korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat menyatakan mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menyinggung masalah HAM pada Selasa (9/12) di Yogyakarta. Namun pidato Presiden pada perayaan Hari AntiKorupsi itu dinilai tidak menyertakan komitmen konkrit penyelesaian kasus tetapi hanya mengindikasi rekonsiliasi sebagai satu-satunya jalan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Para korban dan keluarga korban juga kecewa dengan pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di acara Lokakarya peringatan Hari HAM Internasional pada Rabu (10/12) kemarin. Jusuf Kalla mengatakan tidak mau meminta maaf kepada korban serta menyamakan buramnya fakta kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy.

Pernyataan Jusuf Kalla dinilai mereka tidak sepaham dengan posisi kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini terhambat di Kejaksaan Agung.

Menurut mereka Dewan Perwakilan Rakyat juga sudah memberi rekomendasi atas kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda prioritas untuk proses penyelesaiannya salah satunya dengan membentuk Pengadilan Ad hoc di Indonesia.

Para korban menganggap belum adanya kemajuan proses penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia adalah karena negara menutup mata. Bahkan menurut mereka, kekerasan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil seakan malah semakin meningkat. Salah satunya seperti yang baru terjadi di Paniai, Papua yang mengakibatkan lima pelajar meninggal ditembak dan 17 lainnya mengalami luka.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja