Aksi Tolak Upaya Adu Domba Pemerintah dan KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Antikorupsi minta Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak saling berbenturan dalam menangani kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam gelar jumpa pers yang dihadiri oleh pegiat antikorupsi Fadjroel Rachman, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Olga Lydia, dan Jflow di salah rumah makan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari relawan dua jari, Pukat UGM, Pusako Unand, YLBHI, Increase Institute, dan Masyarakat Transportasi Indonesia mengenakan topi koki yang bertuliskan “ Saya Koki Masak, Saya Antikorupsi “ merupakan simbol untuk memperjuangkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu Erry mengingatkan bila di kemudian hari KPK menahan Komjen Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo harus teguh pada komitmennya dalam hal penengakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan membatalkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendorong agar KPK menuntaskan kasus rekening gendut dan suap di Kepolisian Republik Indonesia dengan menjerat semua yang terlibat tanpa pandang bulu. 

Editor : Eben Ezer Siadari