Aktivis Ajukan Inisiatif Rekonsiliasi Nasional Mesir

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah aktivis di Mesir mengeluarkan pernyataan tentang inisiatif secara rinci rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri krisis politik di negara itu. Rekonsiliasi itu harus meliputi semua faksi politik, termasuk Ikhwanul Muslimin.

Inisiatif itu dipimpin anggota Partai Konstitusi dan mantan juru bicara Front Penyelamatan Nasional (National Salvation Front / NSF), Khaled Dawoud. Inisiatif itu berusaha membentuk Komite Tertinggi untuk Rekonsiliasi Nasional sebagaimana disarankan dalam  road map 3 Juli yang akan mencakup perwakilan parpol dari berbagai orientasi.

Dawoud mengundurkan diri dari NSF awal bulan lalu atas keberatan pada pembubaran aksi pendudukan untuk mendukung presiden terguling Mohammed Morsi. "Solusi keamanan tidak dapat menciptakan stabilitas keamanan atau kembali pada tujuan Revolusi 25 Januari,” kata dia hari Minggu (1/9).

Pernyataan inisiatif itu mengungkapkan bahwa deklarasi Ikhwanul Muslimin terbaru menunjukkan bahwa kelompok itu telah mulai "mengakui bahwa 30 Juni adalah sebuah ekspresi dari kemarahan publik terhadap kebijakan Morsi.”

Inisiatif tersebut juga mengusulkan agar Ikhwanul Muslimin "membuktikan itikad baik" dengan membekukan protes mereka selama beberapa hari, memberikan waktu bagi Komite Tertinggi untuk Rekonsiliasi Nasional  (Supreme Committee for National Reconciliation) untuk mengumpulkan usulan dari faksi-faksi politik yang berbeda.

Tanpa Diskriminasi

Sementara itu, inisiatif akan berpegang pada keyakinan bahwa tidak ada rekonsiliasi yang dapat dicapai jika ada fraksi yang dikecualikan atau dikriminalisasi, dan memaksa kelompok politik untuk bekerja di bawah tanah hanya akan menguntungkan "kelompok-kelompok militan."

Secara paralel, dan jika Ikhwanul Muslimin setuju untuk menghentikan protes, inisiatif lebih lanjut mengusulkan bahwa Perdana menteri Sementara, Hazem El – Beblawi, akan bekerja dengan LSM untuk menyelidiki pelanggaran keamanan selama pembubaran aksi pendudukan, serta kekerasan yang melibatkan anggota Ikhwan  Muslimin di markas besar kelompok itu di Muqattam, Bein El-Sarayat, Manial, Giza dan Sidi Gaber di Alexandria, serta lokasi lainnya.

Pernyataan inisiatif meminta Presiden Sementara, Adly Mansour, untuk menggunakan cara hukum yang tersedia untuk membebaskan mereka yang ditangkap selama aksi pendudukan, terutama anak di bawah umur serta perempuan. Hal ini juga terkait permintaan agar Kementerian Dalam Negeri mematuhi hukum selama penahanan dan menuntut agar LSM diperbolehkan mengunjungi merteka di penjara.

Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya telah menggelar protes setiap hari sejak protes kelompok pro Morsi dibubarkan pada 14 Agustus yang menewaskan lebih dari 800 orang, kemudian sekitar 1.800 loyalis Morsi ditahan.

Selain Dawoud, inisiatif juga telah ditandatangani oleh beberapa anggota Front Pemuda untuk Demokrasi, Keadilan dan Kebebasan 6 April. Inisiatif serupa juga diusulkan oleh Wakil Perdana Menteri, Ziad Bahaa El-Din.

Inisiatif Bahaa El in termasuk penolakan terhadap kekerasan dan menghormati tempat ibadah dan kebebasan beragama. Usulan ini menentang pengecualian terhadap setiap aliran politik atau ideologi di Mesir selama kelompok-kelompok mematuhi hukum.

Usul ini juga menekankan pada pelaksanaan peta jalan (road map) untuk konstitusi baru diikuti dengan pemilihan parlemen dan presiden yang bebas dan adil  Inisiatif ini juga menuntut diakhirinya keadaan darurat yang diumumkan oleh presiden sementara pada 14 Agustus. (ahram.org.eg)

Editor : Sabar Subekti