Aktivis Desak Komnas HAM Perjelas Tragedi Biak

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam solidaritas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua mendesak Komnas HAM melanjutkan pengusutan agar memperjelas tragedi berdarah di Biak pada 6 Juli 1998 lalu.

"Kami minta Komnas HAM mengusut hingga tuntas tragedi Biak berdarah," kata Peneas Lokbere, dari Bersatu Untuk Keadilan (BUK) Papua di Jayapura pada Senin (7/7). 

Selain BUK, aktivis dari Elsham Papua, Bersatu Untuk Keadilan, Kontras dan KPKC Sinode GKI, juga meminta Komnas HAM RI terus memproses tragedi Biak berdarah itu. 

Peneas menuturkan kasus kekerasan di Biak itu sudah pernah diusut oleh Komnas HAM, tetapi hasilnya tidak pernah diungkap. Karena itu mereka mendesak agar Komnas HAM memberi perhatian serius pada kasus tersebut. 

"Jangan biarkan kasus itu diam begitu saja. Tim pencari fakta Komnas HAM harus turun lagi cek kasus ini. Jangan ditinggalkan lagi seperti sebelumnya," katanya. 

Hal senada diungkapkan Pendeta Dora Balubun dari KPKC Sinode GKI yang meminta berbagai pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat mendapatkan sentuhan hukum, meskipun kasus tersebut sudah lama, agar masyarakat mendapatkan keadilan.

"Kami lihat banyak pelanggaran atau kekerasan yang terjadi kepada warga di Tanah Papua tetapi hanya satu kasus yang naik ke pengadilan yakni kasus Abepura. Itu pun, para terduga pelaku tidak mendapatkan hukum yang maksimal, tapi dibebaskan," katanya.

Menurut dia, pemerintah melalui Komnas HAM RI bisa melakukan upaya investigasi mengungkap kasus Biak berdarah, siapa yang paling bertanggungjawab atas penghilang nyawa ratusan bahkan ribuan warga tidak berdosa itu.

"Rakyat harus mendapatkan keadilan, sehingga pemerintah dianggap telah memberikan perlindungan yang maksimal. Komnas HAM RI harus kerjasama dengan pegiat LSM di Papua usut kasus ini," katanya.

Tragedi Biak berdarah terjadi pada 6 Juli 1998 dini hari, setelah empat hari sebelumnya bendera Bintang Kejora berkibar diatas menara air Biak Kota.

Saat itu sekelompok masyarakat terdiri dari pria dewasa, perempuan dan anak-anak yang berkumpul dibawah menara air sedang berkumpul kemudian aparat keamanan masuk untuk menurunkan bendera tersebut.

Sementara itu, Paul Mambrasar dari Elsham Papua meminta agar pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan rehabilitasi dan restitusi kepada korban Biak berdarah. 

"Banyak warga yang terkena tembak dan hilang hingga kini tidak ada kabarnya. Kami ingin minat pertanggungjawaban negara dan pemerintah terkait kasus tersebut," ujar Paul. (Ant)