Aktivis Hong Kong Buat Permohonan kepada Inggris

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Aktivis prodemokrasi terkemuka di Hong Kong pada Rabu (16/7) mendesak Inggris untuk tidak menutup mata atas serangan terhadap kebebasan yang terpatri dalam penyerahan kota pada 1997 kepada Tiongkok.

Mantan pejabat nomor dua di Hong Kong, Anson Chan, dan aktivis Martin Lee, mengatakan kota semiotonomi tersebut berisiko menjadi kawasan yang “tidak dapat dikendalikan” dua pekan setelah setengah juta warga melakukan pawai unjuk rasa di Hong Kong menuntut reformasi.

Keduanya mengatakan kepada Komite Luar Negeri di House of Commons atau majelis rendah di parlemen Inggris, bahwa London gagal dalam tanggung jawabnya terhadap demokrasi di Hong Kong.

“Sangat penting bagi Pemerintah Inggris untuk tidak menutup mata atas perkembangan yang terjadi di Hong Kong saat ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam laporan enam bulan terbaru,” ujar Chan kepada para anggota komite tersebut.

“Tujuh belas tahun setelah kembali berdaulat, konsep ini masih mendapat ancaman serius,” dia menambahkan.

Keduanya mengkritik keras laporan parlemen Inggris awal bulan ini ketika mantan Menteri Luar Negeri William Hague mengatakan kerangka kerja konstitusional kota yang unik sudah bekerja dengan baik dan tidak ada “model sempurna” untuk melakukan reformasi pemilihan.

Kekhawatiran yang kini berkembang adalah kebebasan Hong Kong yang dijamin di bawah perjanjian “satu negara, dua sistem” ketika kota diserahkan kembali kepada Tiongkok oleh Inggris pada 1997 mulai terkikis.

Kepala eksekutif Hong Kong saat ini dipilih oleh komite pro-Beijing.

Meski Tiongkok menjanjikan hak pilih universal untuk 2017, pemerintah pusat yang mengatakan kandidat harus dipilih oleh komite pencalonan menimbulkan kekhawatiran di antara para pendukung demokrasi bahwa hanya tokoh-tokoh pro-Beijing yang akan mungkin ditunjuk.

Anson mengatakan, “kecuali Hong Kong mendapat hak pilih universal... ada bahaya nyata Hong Kong menjadi tidak bisa diatur.”

Sementara itu Tiongkok menuduh Inggris ikut campur atas Hong Kong setelah dua aktivis tersebut bertemu Wakil Perdana Menteri Nick Clegg pada Selasa (15/7). (AFP/Ant)

Editor : Sotyati