Aktivis Pembebasan Papua Rencanakan Unjuk Rasa 13 April

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Kelompok yang selama ini sangat keras menyuarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua tengah merencanakan asi turun ke jalan pada 13 April mendatang.

Aksi itu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menggalang dukungan agar organisasi negara-negara Pasifik Selatan, Melanesia Spearhead Group (MSG), menerima keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

ULMWP adalah organisasi payung yang mewadahi sejumlah kelompok-kelompok rakyat Papua yang mendukung penentuan nasib sendiri. ULMWP saat ini berstatus sebagai peninjau di MSG.

Satuharapan.com pertama kali mengetahui rencana ini dari sebuah gambar selebaran yang diunggah ke akun Facebook Victor F.Yeimo, Ketua Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok yang selama ini memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi Papua.

Dalam selebaran itu, dikatakan bahwa aksi turun ke jalan akan dilaksanakan di Jayapura, Sentani, Waena, dan Abepura. Para peserta unjuk rasa diminta memakai atribut budaya Papua.

Informasi lebih rinci belum diketahui tentang seluk-beluk aksi turun ke jalan. Satuharapan.com yang mencoba menghubungi Victor F. Yeimo, belum mendapatkan jawaban. Dua koordinator aksi, yakni Agus Kossay dan Sam Lokon, yang juga dihubungi melalui selular, tidak memberikan jawaban.

"Tuhan mau bebaskan bangsa Papua, tetapi Dia tunggu orang Papua sendiri bergerak," bunyi selebaran atas nama Victor Yeimo.

Sebelumnya, pada Selasa, 5 April lalu, sebuah unjuk rasa di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua  dibubarkan oleh polisi. Polisi mengambil tindakan karena salah seorang yang berorasi menyerukan referendum.

Menurut Asian Commission of Human Right (ACHR) dalam siaran pers mengutup pembubaran unjuk rasa itu, 12 pengunjuk rasa ditangkap.

Aksi itu pada awalnya direncanakan untuk menyerukan diungkapnya pelanggaran HAM di Papua. Namun, polisi tiba-tiba membubarkan paksa demonstrasi, dengan klaim bahwa salah satu pengunjuk rasa menyerukan referendum dalam sambutannya.

Aksi turun jalan 13 April ini, selain membawa agenda untuk menyerukan pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, juga merupakan bagian dari pendahuluan menuju pertemuan International Parliamentarians for Wst Papua (IPWP) pada 3 Mei mendatang di London.

Pertemuan itu direncanakan akan membuat seruan bagi referendum Papua dengan membentuk International Supervised Vote for West Papua.

IPWP adalah sebuah jejaring beranggotakan para anggota parlemen dari berbagai negara yang menandatangani dukungan bagi penentuan nasib sendiri untuk Papua.

Menurut laman resmi jejaring ini, ada 94 orang yang telah menandatangani, di antaranya anggota parlemen dari Inggris, Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Belanda, Papua Nugini, Vanuatu dan negara-negara lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menegaskan bahwa Papua sebagai bagian dari negara Indonesia sudah final. Pemerintah juga tidak ingin berunding dengan ULMWP karena dianggap bukan mitra yang setara.

Editor : Eben E. Siadari