Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Menolak Pembekuan Rekening Banknya

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Mantan anggota parlemen Hong Kong, Ted Hui Ching-fung, kembali mengkritik HSBC karena telah membekukan rekening bank lokalnya bahkan setelah kepala eksekutif bank global, Noel Quinn, menulis kepadanya untuk menjelaskan keadaan perubahan tersebut.

Hui, yang melarikan diri dari Hong Kong akhir tahun lalu setelah menghadapi tuntutan pidana atas protes pro demokrasi, mengungkapkan beberapa isi pesan Quinn dalam sebuah posting Facebook pada hari Minggu (17/1).

“Apakah HSBC telah mengikuti prosedur profesional untuk menyaring, menanyakan, menemukan, dan mengevaluasi?” Hui bertanya di Facebook, mengenai tindakan yang dia harapkan dari bank sebelum membekukan rekening banknya.

“Saya secara terbuka meminta pertanggungjawaban HSBC untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini.”

Dalam surat Quinn yang dikirim pekan lalu, dia telah berusaha menjelaskan mengapa HSBC tidak dapat mengoperasikan rekening bank dan kartu kredit tersebut dan mengatakan bahwa bank tersebut secara hukum diwajibkan untuk mengambil tindakan setelah pemberitahuan dari otoritas setempat, tulis Hui.

Pada bulan Desember, mantan anggota parlemen itu mengatakan rekening bank yang dipegang olehnya dan keluarganya tampaknya telah dibekukan setelah dia mengatakan akan mencari pengasingan di Inggris untuk melanjutkan kegiatan pro demokrasi.

Dalam postingan Facebooknya, Hui meminta HSBC untuk menjelaskan mengapa anggota keluarganya juga “dihukum secara kolektif”.

Hui tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Senin (18/1). HSBC juga menolak berkomentar tentang rekening bank tertentu.

Pihak berwenang di bekas koloni Inggris itu telah melancarkan tindakan keras besar-besaran terhadap oposisi pro demokrasi sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial pada bulan Juni.

Pada Agustus tahun lalu, Reutersmelaporkan bahwa bank global sedang memeriksa apakah kliennya di Hong Kong memiliki hubungan dengan gerakan pro demokrasi, dalam upaya untuk menghindari keterlibatan dalam undang-undang keamanan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti