ALIPP: Dana Hibah dan Bansos Dikuasai Keluarga Atut

SERANG, SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif dan Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Syuhada menyatakan, puluhan miliar rupiah dana hibah dan bantuan sosial (bansos) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dikuasai oleh keluarga dinasti Ratu Atut Chosiyah.

"Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial itu untuk memperkuat kekuasaan dinasti keluarga Atut," kata Uday Syuhada kepada wartawan, pada Rabu (30/10).

Menurut Uday Syuhada, dana hibah dan bantuan sosial sepanjang 2011 dan 2012 mengalir kepada lembaga atau organisasi yang dipimpin keluarga Atut. Dia mengatakan, keluarga Atut membangun dinastinya melalui lembaga yang diketuai oleh suami, adik, anak, dan menantunya. Selain itu jaringan keluarga Atut disinyalir menerima hibah itu.

Karena itu, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan kepada Ratu Atut. Sebab dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp340 miliar pada APBD 2011 diduga telah dikorupsi hingga kerugian negara sebesar Rp 34,9 miliar.

Menurut Uday, pihaknya telah melakukan penelusuran dan investigasi tercatat 221 lembaga/organisasi penerima dana hibah dan bansos tahun 2011 di Banten, di antaranya 62 lembaga/organisasi diduga fiktif.

Bahkan, adik kandung Ratu Atut Chosiyah, yang kini menjabat Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, memimpin tiga organisasi kemasyarakatan. Ketiga lembaga kemasyarakatan itu antara lain: Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten, yang mendapat dana hibah 2012 sebesar Rp 900 juta. Sedangkan, Forum Kader Posyandu Provinsi Banten dan Gerakan Nasional Kesejahteraan Sosial (GNKS) Provinsi Banten, mendapat dana hibah Rp 4,5 miliar.

“Diperkirakan dari tiga organisasi itu mendapatkan dana hibah sekitar Rp 7,5 miliar," katanya.

Selain itu, anak sulung Atut, Andika Hazrumi, yang memiliki peranan di dua organisasi, yakni Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Banten dan Karang Taruna Provinsi Banten, juga menerima miliran rupiah dari dana hibah.

“Tahun 2011, Tagana Banten mendapat kucuran dana hibah senilai Rp1,75 miliar.  Kami berharap KPK bisa menangani kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial itu," kata Direktur Eksekutif itu. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja