Anggaran 2014 Tak Pengaruhi Program DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan proyek MRT atau Mass Rapid Transit dan Transjakarta tidak akan terganggu jika DKI mengunakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. 

Menurut Ahok, Pemprov tetap  menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk dua BUMD, yakni MRT dan Transjakarta. Proyek ini juga diakui telah mendapat dana bantuan dari pusat. 

"Tidak bisa diganggu, itu sudah fix dan itu sudah program dengan pusat," ujar Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/3) pagi. 

Selain proyek MRT dan Transjakarta, Ahok juga memastikan layanan publik lainnya tak akan tergangggu jika DKI batal menggunakan RAPBD 2015. 

"Soal gaji juga tidak masalah. Kan dia (Pusat, Red) punya aturan jumlah persentase gaji tidak boleh lebih dari 30 persen total APBD. Anggaran kami untuk belanja pegawai tidak lebih dari itu," ujar dia. 

Ahok menyatakan tudingan yang menyebut program DKI terbengkalai bila mengunakan pagu anggaran tahun lalu hanya sekadar untuk membangun opini publik. 

Sementara terkait program pokok seperti pembayaran pekerja harian lepas (PHL) dan tunjangan pegawai tetap bisa dibayarkan meski APBD belum disahkan. 

"Jadi nomenklatur Pemda itu boleh namanya anggaran mendahului. Jadi kalau APBD nggak selesai, semua kebutuhan rutin termasuk PHL dan semuanya, kecuali lelang dipakai dana itu. Makanya saya bilang November semua satpam dan lainnya tidak boleh pakai sistem lelang. Itu semua pakai kontrak individual sehingga bisa dibayarkan langsung," ujar mantan politikus Gerindra itu. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja