“Anggaran Pemerintah Dominan Belanja Rutin”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI) menilai anggaran pemerintahan terlalu didominasi belanja rutin.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh atas pengalokasian anggaran dengan nomenklatur yang lebih jelas, rutin dan pembangunan (fisik dan non fisik) sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

“Kami minta agar porsi anggaran untuk pembangunan ekonomi rakyat diperbesar. Ini penting guna mendekatkan agenda Nawa Cita,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Selasa (26/4) malam.

Menurutnya, APBN mempunyai nilai strategi bagi terwujudnya program pemerintah yang terangkum dalam program Nawa Cita. Karena itu, anggaran harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Sayangnya, kata Said, sejauh ini APBN masih belum bersentuhan dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Pasalnya, anggaran lebih banyak berorientasi pada kerja rutin tahunan pemerintah dan merespons situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek. Akibatnya, APBN tidak mampu mengurangi angka kemiskinan, bahkan rakyat miskin jumlahnya terus bertambah.

“Padahal, kalau program Nawa Cita ini benar-benar berjalan maka cita-cita Trisakti Bung Karno akan terwujud dan bangsa Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi di dunia,” kata dia.

Selama ini, kata politisi senior PDI Perjuangan ini, setiap kenaikan APBN selalu dibarengi dengan peningkatan anggaran belanja rutin. Pola semacam ini harus diubah sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dialokasikan untuk rakyat.

“Dalam 10 terakhir, nomenklatur anggaran kementerian atau lembaga hanya belanja aparatur dan belanja modal. Padahal dalam belanja modal masih ada belanja barang milik K/L. Dampaknya, pembangunan yang berorientasi rakyat kecil sekali," kata dia.

Semestinya, lanjut Said, para menteri betul-betul memahami agenda Nawa Cita sebagai visi dan misi presiden. Artinya, setiap peningkatan anggaran tidak serta merta menaikkan biaya rutin (operasional kantor) tapi justru anggaran pembangunan untuk masyarakatlah yang diutamakan.

“Mencermati alokasi anggaran yang sangat besar pada keperluan belanja rutin khususnya untuk operasional kantor maka kami meminta indicator kinerja yang terukur oleh setiap Kementerian dalam urusan pelayanan publik,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Dia melihat, belanja pembangunan non fisik seperti kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, juga mendapatkan porsi yang besar dalam APBN.

Berdasarkan data, dari total anggaran sebesar Rp 57,12 Triliun di Kementerian Agama (Kemenag), porsi terbesarnya justru dipakai untuk belanja rutin sebesar Rp 33,4 Triliun (58,47 persen). Sedangkan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 23,7 Triliun (41,53 persen).

“Alokasi anggaran pembangunan non fisik sebesar Rp 22 Triliun (38,53 persen) dan pembangunan fisik hanya sebesar Rp 1,7 Triliun (2,99 persen),” kata dia.

Demikian juga di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 8,6 Triliun. Dari angka ini, sebesar Rp 1,2 Triliun (13,45 persen) dipergunakan untuk belanja rutin. Sementara untuk pembangunan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7,4 Triliun (86,55 persen).

Pembangunan non fisik mencapai Rp 6,3 Triliun (73,49 persen) dan anggaran pembangunan fisik mencapai Rp 1,1 Triliun (13,07 persen). Namun agar pemanfaatan anggaran efektif maka F-PDI Perjuangan meminta agar setiap kegiatan pembangunan non fisik harus disertai pendamping. Syaratnya, pendamping harus berkualitas sehingga dapat mengarahkan kegiatan menjadi tepat sasaran, tepat manfaat dan berdampak kemajuan.

“Kegiatan pembangunan non fisik yang pada umumnya menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatannya perlu disertai dengan target dampak kemajuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,” katanya. (PR)

Editor : Bayu Probo