Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Yogyakarta Naik 200 Persen

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2013, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta mencapai 8,82 persen. Di sisi lain, statistik yang dipublikasikan oleh BPS pada awal 2014 menunjukkan bahwa pada 2013, angka penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 15,3 persen atau tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Jawa.

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut, Pemkot Yogyakarta berupaya untuk mereduksi angka kemiskinan, khususnya di Kota Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbanyak program, namun dengan konsekuensi pembengkakan anggaran. Alhasil, di tahun 2015 ini, anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Anggaran penanggulangan kemiskinan yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya dikarenakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) punya program penanggulangan kemiskinan untuk warga. Setiap SKPD juga memiliki program yang berbeda-beda sehingga anggaran pun juga disesuaikan untuk peruntukannya,” demikian jelas Edy Muhammad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta pada Selasa (13/1).

Edy memaparkan, bahwa setiap SKPD memiliki program kerja masing-masing. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) memiliki program permukiman dasar yang meliputi rumah tidak layak huni hingga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar; Dinas Kesehatan memiliki program pelayanan gizi dan keluarga yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29,6 miliar; dan Dinas Pendidikan memiliki program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 101,2 miliar.

“Sementara itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki program pengentasan kemiskinan melalui program penanganan anak jalanan, alat bantu modal usaha, pemberdayaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta santunan kematian. Selain itu juga memiliki program peningkatan kompetensi tenaga kerja produktivitas. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6,28 miliar,” jelas Edy.

Selain dari dinas di atas, berturut-turut anggaran juga dialokasikan untuk beberapa dinas yang lain, yaitu Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah mendapat alokasi Rp 28,5 miliar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar. Badan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. Kantor Keluarga Berencana serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dan Rp 1 miliar. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan di bantaran sungai mendapatkan anggaran sebesar Rp 108 juta.  

“Bappeda sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 982 Juta. Anggaran itu dipergunakan untuk merealisasikan program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Program ini direalisasikan dengan tujuan agar penduduk miskin bisa mandiri,” ujar Edy.

Sebagai catatan, anggaran penanggulangaan kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2014 silam sebesar Rp 55,3 miliar. Pada 2015 ini, anggaran tersebut naik hingga lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar Rp. 160,3 miliar. 

Editor : Eben Ezer Siadari