Anggota DPD: Jokowi Harus Perhatikan Daerah Agar Tak Merdeka

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengharapkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mementingkan penguatan hubungan pusat dengan daerah. Menurut dia, hal tersebut disinkronisasi agar tidak ada daerah di Indonesia yang ingin merdeka di kemudian hari.

“Pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan penguatan hubungan pusat dan daerah, itu sangat penting karena mengandung aspek pemerintahan,” kata Parlindungan dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia yang mengangkat tema “Menyongsong Kabinet Baru Pro Daerah” di Ruang Wartawan DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, (Jumat (24/10).

“Ini harus disinkronkan, kita tidak ingin melihat sebuah daerah merdeka karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” dia menambahkan.

Menurut Parlindungan, hal ini bukan hanya menyangkut pembagian keuangan, namun bagaimana program pemerintah pusat merupakan orientasi dari kepentingan daerah.

“Apalagi Dewan Perwakilan Daerah bukan hanya mewakili masyarakat, tapi dia juga mewakili aparat pemerintah dan sumber daya alam daerahnya masing-masing. Sehingga, hal ini bukan hanya terkait pada pembagian keuangan, tapi bagaimana program pusat itu berorientasi dari kepentingan daerah,” kata dia.

Jangan dari Monas

Dengan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Parlindungan berharap kepentingan daerah akan lebih terakomodir. Dia pun yakin karena sosok yang memimpin Republik Indonesia lima tahun ke depan adalah orang daerah.

“Hendaknya Jokowi ini customer service attraction, customer itu rakyat di daerah bukan hanya di Jakarta saja. Artinya, pembangunan itu harus ada di daerah,” dia menjelaskan.

Anggota Komite II DPD RI itu pun memberikan contoh masalah daerah yang harus segera ditanggulangi Jokowi-JK, yaitu daerah harus menjadi beranda, dengan dana, sumber daya manusia, sistem, dan perundang-undangan harus harmonis. Sehingga masyarakat daerah tidak merasa ditinggalkan.

“Melihat Indonesia itu jangan hanya dari Monumen Nasional (Monas) saja, tapi coba dilihat dari Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), Nias, Ternate, atau tempat lainnya,” ujar Parlindungan.

“Intinya, jangan disamakan kebutuhan pembangunan di Aceh dengan Papua, karena suasana alamnya berbeda. Apalagi Jakarta dengan Medan, karena di Sumatera Utara saja, kabupatennya ada 33, itu ceritanya lain semua, ada yang punya gunung, bukit, pantai, dataran, jadi hendaknya spesifik walau ada yang umum juga,” dia menjelaskan.

Parlindungan pun mengharapkan Jokowi dapat memberi perhatian pada sejumlah tokoh daerah. Karena menurut dia tokoh daerah mampu mengerti permasalahan. “Berbeda dengan yang berada di Jakarta dengan lapangan. Cara melihatnya saja sudah lain. Kalau kita yang di daerah bisa berinteraksi dengan masyarakat, lalu melihat cuaca,” tutur dia.