Demo Tolak Basuki Sebabkan Lalu Lintas Macet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Arus lalu lintas di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih terhambat akibat aksi demonstrasi oleh kelompok Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menolak pengangkatan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.

Aksi ini berlangsung pada Jumat (24/10), beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo diambil sumpahnya.

GMJ diwakili beberapa Ormas keagamaan dan kedaerahan seperti FPI, Forum Betawi Bersatu (FBB), Forum Umat Islam (FUI), dan Gerakan Reformis Islam (Garis).

"Kami hari ini melaksanakan kegiatan rutin kami tiap Jumat yang kelima kalinya dengan tuntutan yang sama untuk menolak pengangkatan Ahok jadi Gubernur Jakarta," Kata Koordinator Lapangan aksi tolak Ahok, Umar.

Umar yang juga merupakan Koordinator Wilayah Timur FBB mengatakan ia akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Kami akan lakukan aksi sampai rencana pengangkatan Ahok (Basuki) sebagai Gubernur Jakarta dibatalkan," katanya.

Sementara di lokasi yang sama pihak keamanan melalui Kepala Bagian Operasi Polres Jakarta Pusat AKBP Sucipto menyatakan mereka siap atas semua kemungkinan yang akan terjadi.

"Saat ini kami menurunkan 4 Kompi pasukan dari unit Sabhara dan Brimob serta dilengkapi dengan kendaraan lapis baja yang siap siaga di dalam dan luar area DPRD untuk mengamankan aksi hari ini," katanya.

Keseluruhan pengamanan tersebut guna mengantisipasi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kendaraan yang melewati jalan di depan kantor DPRD DKI Jakarta.

"Karena massa berjumlah ratusan dan kondisi lalu lintas yang padat karena bertepatan dengan jam pulang kerja sehingga keamanan dan ketertiban adalah hal yang diutamakan," ujarnya.

Jalur lalu lintas ke arah Kebon Sirih dari perempatan Jalan Sabang sempat tersendat karena massa yang berkumpul menyisakan sedikit ruang bagi kendaraan yang harus memperlambat lajunya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, GMJ yang mengerahkan massa sekitar 200 orang dari berbagai ormas menuntut pembatalan rencana pengangkatan Ahok sebagai Gubernur baru Jakarta selepas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2014-2019. (Ant)

Editor : Bayu Probo