Mantan Jubir Gus Dur: Jokowi Jangan Terus Akomodasi Begitu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – “Seharusnya Presiden Joko Widodo tetap pada komitmen awal. Jangan langsung mengakomodasi partai politik yang baru berpaling mendukung dia,” kata mantan Juru Bicara Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia bertajuk “Menyongsong Kabinet Baru Pro Daerah”, di Ruang Wartawan DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

“Jadi jangan merusak atau mengganggu formasi yang telah dibangun sejak awal,” dia menambahkan.

Menurut Adhie, bila hal tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan masalah sepanjang masa bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Megawati Jangan Pas-pasan

Sosok yang kini menjadi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih itu pun menanggapi tindakan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri, menurut dia Ketua Umum PDI Perjuangan itu boleh saja turut campur tangan dalam pemilihan nama menteri di Pemerintahan Jokowi-JK,  namun jangan hanya memberikan satu nama saja. “Seharusnya di setiap posisi Megawati memberikan tiga opsi, sehingga Jokowi bisa memilih satu diantara itu. Jangan pas-pasan, lalu tidak ada pilihan lagi,” ujar dia.

Karena, lanjut Adhie, bila di setiap posisi terdapat sejumlah opsi yang diberikan, baik dari Megawati ataupun partai politik dalam Koalisi Indonesia Hebat, pembentukan kabinet akan lebih mudah. Terlebih karena menteri itu akan bekerja dengan Jokowi setiap hari, bukan dengan partai politik.

“Tapi semua tergantung bagaimana kontrak perjanjian antara Jokowi dengan Ibu Megawati, kalau dia merasa betul pekerja partai berarti benar hak prerogatif memilih menteri itu ada di Megawati, sehingga segala keputusan pun ada di partai,” tutur Adhie.

JK Ban Serep

Terkait dengan kabar yang beredar mengenai perbedaan antara Jokowi dengan Jusuf Kalla, Adhie berpandangan itu merupakan kesalahan yang dilakukan Presiden RI ketujuh tersebut sejak awal nan mengatakan wakilnya tersebu bukanlah ban serep.

“Padahal posisi wakil presiden itu memang ban serep. Kini kalau JK bukan ban serep, maka seharusnya hak politik JK dapat dihormati dan tidak boleh dihilangkan,” ucap dia.

Namun, lanjut Adhie, bila kemudian terdapat komitmen antara Jokowi dengan JK, seperti dalam pengendalian jalur perekonomian, maka harus dilaksanakan. ”Itu tidak bisa dikhianati oleh Jokowi,” ujar dia.

“Memang secara konstitusi seperti posisi JK, tapi itu undang-undang tertulis yang terkadang hirarkinya dapat dikalahkan oleh konsesus dan komitmen,” Adhie menambahkan.

Editor : Bayu Probo