Anggota DPR Diingatkan Tak Punya Fungsi Diplomasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan urusan diplomasi bukan kewenangan atau fungsi Anggota DPR. Sebab, menurut dia, urusan diplomasi menjadi kewenangan penuh Kementerian Luar Negeri dan duta besar.

“Permintaan paspor diplomatik ini perlu dipertanyakan dan dikonfirmasi lagi relevansi dan signifikansinya. Meski UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberi amanat bahwa pelaksanaan fungsi DPR sebagai upaya mendukung pemerintah melaksanakan politik luar negeri,” kata Idil kepada saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (24/3).

Namun, kata dia, fungsi urusan diplomatik yang akan dijalankan anggota dewan terbatas pada hubungan parlemen ke parlemen, karena DPR tidak beposisi sebagai perwakilan diplomatik dengan kewenangan yang dimilliki.

“Perlu diingat, memiliki paspor diplomatik bukan berarti memiliki kekebalan diplomatik sebagaimana perwakilan diplomatik yang resmi ditunjuk pemerintah. Sebab soal imunitas diplomatik juga tergantung dari negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia,” ucap dia.

“Jadi perlu diperjelas lagi peruntukan dan kemanfaatannya khususnya bagi perkembangan Indonesia dan hubungannya dengan negara lain,” Idil menambahkan.

Komisi I Saja

Sementara Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Dewi Haroen menyarankan paspor diplomatik hanya diberikan kepada anggota Komisi I DPR yang menaungi masalah luar negeri. ”Kalau untuk semuannya (paspor diplomatic, Red) jadi rawan penyelewengan penggunaan atau mubazir lebih tepatnya,” kata dia.

Ia berpandangan, anggota dewan tidak perlu diberikan fasilitas tersebut. Sebab, menurut Dew, nantinya akan merepotkan kedutaaan besar Indonesia.

“Mereka bisa minta fasilitas macam-macam yang merepotkan kerja sebenarnya dari kedutaan besar atau perwakilan RI diluar negeri,” ujar dia.

Editor : Bayu Probo