Perdamaian KMP dan KIH Luntur?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya mengaku kekisruhan internal partai politik yang berkepanjangan akibat campur tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly telah membuat hubungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali meruncing.

"Iya, jadi akibat konflik internal partai dan keputusan-keputusan Menkuham menjadikan hubungan yang sudah cair antara KMP-KIH kembali berseteru," ujar Tantowi kepada sejumlah media, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).

Sosok yang merupakan Ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie itu pun menyayangkan jika hubungan KMP dan KIH di parlemen kembali tidak harmonis. Sebab, menurut dia, KMP selama ini telah mendukung berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya meloloskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

"Sebenarnya KMP itu banyak mendukung pemerintah, malah terkesan KMP-lah koalisi pemerintah (di parlemen). Lihat saja beberapa program pemerintah, KMP yang meloloskan, tapi sayang pemerintah tidak melihat itu," ucap Tantowi.

Menkumham Dalang

Senada, Politisi PKS Fahri Hamzah menuding pecahnya perseteruan KMP dan KIH di parlemen karena tidak ada itikad baik pemerintah. "Ini dulu kita (KMP-KIH) bahu-membahu mau membangun 15 agenda, APBN-P, Perppu, dan sebagainya. Sekarang begini lagi, pemerintah tidak ada itikad baik," ujar dia.

Fahri menilai Menkumham Yasonna adalah dalang perpecahan dua koalisi di DPR. Dia mencontohkan, Menkumham sebelumnya tidak pernah mencampuri konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Muhaimin Iskandar.

"Kenapa Yasonna tidak mau membangun demokrasi yang baik. Dulu ada konflik antara Muhaimin dan Gus Dur, Menkumham menunggu. Yasonna kenapa tidak mau tunggu? Ada apa?," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Fahri menyayangkan jika hal ini masih terus berlanjut dikhawatirkan hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan harmonis. Pihaknya mengklaim jika saat ini parlemen masih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional yang berhubungan dengan masyarakat.

"Bisa jadi proses politik antara DPR dan pemerintah deadlock lagi. Tapi DPR solid kok," tutur Fahri.

Editor : Bayu Probo