Anggota DPR Diminta Tidak Bicarakan SARA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Hanura Dadang Rusdiana meminta Anggota DPR tidak membicarakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat rapat paripurna seperti dilakukan Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf pada Rabu (19/10).

"Jangan bicara yang sensitif seperti larang-larang orang memilih pemimpin karena perbedaan agama, itu SARA yang sensitif," kata Dadang di Jakarta, pada hari Kamis (20/10).

Menurut dia, kalau berbicara SARA akibatnya bisa panjang bahkan dapat membahayakan situasi keamanan negeri ini pada hal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah disepakati para pendiri bangsa dari berbagai agama dan suku.

"Pancasila adalah kesepakatan, jadi kita harus bicara dalam perspektif Pancasila ketika berbicara di wilayah publik, maka agama yang kita bicarakan adalah sebagai moralitas dan akhlak," kata dia.

Pembicaran SARA kata dia, harusnya tidak diucapkan tetapi sebagai wakil rakyat harusnya cari nilai-nilai agama yang bisa diterima semua pihak seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan toleransi antarumat beragama.

"Syaratnya calon presiden, gubernur, bupati itu ada syaratnya di UU sehingga tidak boleh ditambah-tambah dengan hal yang berbau SARA karena berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf membuat situasi ruangan rapat paripurna riuh karena membacakan surat terkait pernyataan Gubernur DKI soal Al Maidah Ayat 51 pada rapat paripurna DPR, pada hari Rabu (19/10).

"Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi hak saya sebagai dewan. Saya ingin menyampaikan soal suara seseorang tentang makna toleransi," kata Muzammil.

Muzammil mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menegakkan hukum. 

Dia juga menyinggung pernyataan yang disampaikan oleh mantan Kepala BIN Hendropriyono dan dirinya meminta kepada masyarakat tidak perlu takut dengan peringatan yang dilontarkan Hendropriyono mengenai situasi keamanan menjelang pilkada. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum