Anggota DPR Minta Relawan Kumpulkan Data Lokasi Rawan Banjir

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Anggota DPR RI dari  Fraksi PKB Dapil VI Jawa Tengah Abdul Kadir Karding, meminta relawan Abdul Kadir Karding (AKK Center) kumpulkan info lokasi rawan banjir dan longsor di Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Magelang.

“Kita berdoa bencana alam tidak terjadi, namun kita juga perlu siaga bila ujian bencana datang, agar tak tergopoh-gopoh,” kata Karding kepada wartawan, di Jakarta, hari Senin (27/2)

Banjir dan longsor di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo pada hari Minggu (26/2) kemarin, menurut Karding,  seharusnya menjadi pembelajaran bagi kabupaten lain untuk lebih siaga bencana.    

Mengantispasi bencana alam, menurutnya, tiap pemerintah kabupaten atau kota harus menyiapkan anggaran dana tak terduga antara Rp 4-5 miliar.

“Saya dengar Provinsi Jateng juga sudah menyiapkan anggaran dana tak terduga hingga Rp 42 miliar,” kata dia.

Berdasar informasi yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Karding mencatat dari November ke Desember 2016 hingga Januari, Februari dan Maret 2017 La Nina akan terus meningkat sehingga potensi longsor akan semakin tinggi.

Bencana longsor dan banjir, kerap terjadi di Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo sejak Oktober 2016 lalu.

"Semakin tinggi curah hujannya, semakin tinggi potensi longsor dan bencana yang akan dihadapi. Untuk itu relawan AKK, masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama,” kata dia.

Selain menyiapkan relawan tanggap bencana, Karding mendesak masing-masing pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat mitigasi dengan memasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, reboisasi kawasan rawan longsor, sosialisasi kepada warga pemukiman di daerah rawan longsor dan melatih masyarakat untuk siap menghadapi banjir maupun longsor.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa Juni 2016, dua desa di Purworejo,  tepatnya di Karangrejo dan Desa Donorati bencana longsor telah menyebabkan sekitar 30 orang tewas, 13 hilang, 16 luka-luka dan rumah-rumah hancur. Karenanya ia mendesak Pemkab atau Pemprov serius memperhatikan wilayah tersebut. Apalagi, sebagian wilayah itu tanah gambut dan sempat marak penebangan liar.

“Sosialisasi dan simulasi tanggap bencana harus sering dilakukan, agar korban dapat diminimalisir,” kata dia.

Kabupaten Magelang khususnya Kecamatan Sawangan juga dinilai sebagai jalur kategori rawan bencana tanah longsor. Terdapat banyak titik rekahan tanah yang tersebar di jalur tersebut, akan menjadi longsor jika dipicu curah hujan yang tinggi. Namun hujan pun bisa terjadi longsor jika rekahan telah kritis yang diduga akibat pohon-pohon berakar serabut seperi pohon bambu serta tumbuh kembang tanaman terlalu singkat. Akibatnya, beberapa kali kejadian tanah longsor, banyak pohon bambu dan pohon akar serabut lainnya yang tumbang, hingga menutup akses jalan dan menimpa rumah yang juga mengakibatkan terputusnya akses lalu lintas jalur Magelang-Boyolali.

Kabupaten Temanggung, dalam catatan Karding, pada April 2016 juga sempat mengalami longsor yang menutup akses jalan satu-satunya Dusun Tlogowungu, hingga kendaraan roda dua atau empat tidak bisa lewat.

Menurut Sekjen DPP PKB yang alumni UNDIP itu, bencana alam, ibarat bom waktu, bisa meledak kapan saja, namun juga bisa diantisipasi ataupun dihentikan dengan cara memotong kabel pemicunya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama.

 “Selain soal tanggap bencana, juga mengubah perilaku, kegiatan merusak alam yang dapat memicu longsor dan banjir harus dihindari. Termasuk soal penambangan yang tidak tepat,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum