Loading...
EKONOMI
Penulis: Martahan Lumban Gaol 20:44 WIB | Jumat, 18 September 2015

Anggota Komisi IV Sebut Menteri Susi Pudjiastuti Lakukan 4 Dusta

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (kiri) dan Firman Soebagyo (kanan), saat menerima audiensi dengan sejumlah nelayan asal Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, hari Jumat (18/9). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Daniel Johan, mengkritisi kebijakan yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti, terkait penggunaan alat penangkap ikan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah kebohongan yang bisa menghancurkan usaha perikanan nelayan di Indonesia.

“Kalau kebohongan itu untuk hancurkan usaha perikanan nelayan, itu harus ditindak tegas,” kata Daniel saat menerima audiensi sejumlah nelayan asal Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, hari Jumat (18/9).

Dia menyampaikan, pada awal bulan Januari 2015 lalu, dia bertaruh ekspor dan produksi Indonesia anjlok, kemudian hal itu terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperiksa Komisi IV DPR RI di Kementerian Perdagangan dan Kementerian KP, volume ekspor ikan Indonesia turun 14 persen.

Bahkan, Daniel melanjutkan, setelah memeriksa langsung ke Thailand–salah satu negara importir tuna kaleng terbesar di dunia– didapatkan data dari Bea Cukai Thailand yang menyatakan bahwa impor tuna dari Indonesia turun hingga 50 persen.

"Termasuk di Amerika dan Jepang yang turun sekitar 60 persen," ujarnya.

Daniel pun menyinggung target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian KP. Apabila mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, target PNBP KKP sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun, hingga kini yang tercapai, baru sekitar 2,3 persen.

"Minggu lalu, Menteri Susi beralasan karena banyaknya illegal fishing. Selain itu, dia juga beralasan pajak turun karena pembebasan pajak untuk kapal dengan kapasitas 10 grosstonnage ke bawah. Ini bohong, karena kapal dengan ukuran itu pajaknya urusan pemda," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lebih jauh, Daniel mengatakan, Susi sempat meminta agar keberhasilannya tak diukur dari sektor pendapatan PNBP, melainkan upayanya dalam membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat. Dari hasil pengecekan, ada 28 jenis produk perikanan yang dibebaskan biaya oleh Amerika Serikat bea masuknya.

"Dari 28 jenis itu yang saya cek, nilai ekspor kita hanya 54,7 juta dollar Amerika Serikat. Artinya, kita hanya hemat 2,3 juta dollar Amerika Serikat. Sementara, kemarin Menteri Susi koar-koar hemat 400 juta US Dollar," ujar Daniel.

Oleh karena itu, Daniel meminta Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya terhadap nelayan. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru membuat kesejahteraan nelayan menurun.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home