Anggota Perlemen Oposisi Tuduh Pemerintah Turki Praktikan Totaliterianisme

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Seorang anggota parlemen dari partai oposisi Turki menuduh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan "mempraktikkan totaliterianisme" di bawah perlindungan keamanan. Partai yang berkuasa tengah berusaha untuk mengeluarkan resolusi yang akan memungkinkannya untuk  mempersenjatai penjaga keamanan malam hari.

Sezai Temelli, anggota parlemen Turki dan ketua Partai Demokratik Rakyat, mengatakan bahwa "Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah mempraktikkan totaliterisme untuk waktu yang lama, dan jumlah petugas kepolisian di Turki telah memecahkan rekor global," katanya dalam iterview dengan Al Arabiya, Jumat (7/2)

Dia menyebutkan bahwa AKP merekrut milisi bersenjata untuk pekerjaan pemerintah. Anggota parlemen itu mengatakan bahwa kebijakan partai yang berkuasa "menciptakan krisis politik, ekonomi, dan sosial di negara ini."

Alih-alih menyelesaikan masalah-masalah dengan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, Temelli mengatakan, pemerintah saat ini "bekerja untuk merekrut milisi bersenjata dalam pekerjaan pemerintah di bawah kedok menjaga dan melindungi" sektor-sektor yang terkait.

Undang-undang baru, yang belum disahkan oleh parlemen, katanya "jelas bertujuan untuk memberikan tekanan baru pada masyarakat Turki dan menekan suara-suara yang menentang pemerintah dengan paksa," tambahnya.

Masyarakat Militerisasi

Temelli memandang bahwa memberikan penjaga malam dengan kekuatan kepolisian, hal  yang ingin dicapai dengan rancangan undang-undang itu, sebagai "militerisasi masyarakat." Menurutnya hal itu akan "menindas kebebasan dan melanggar hak asasi manusia."

"Turki membutuhkan lebih banyak kebebasan dan demokrasi, bukan lebih banyak polisi dan penjaga," katanya.

Partai Demokratik Rakyat, Partai Rakyat Republik, dan Partai Baik menentang rancangan undang-undang itu, sementara AKP dan sekutunya, Partai Gerakan Nasionalis, mempertahankannya, menurut Temelli.

Editor : Sabar Subekti