Angka Kemiskinan di Yogyakarta Meningkat

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM -- Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), angka kemiskinan di Yogyakarta hingga Maret 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada Maret 2014, angka kemiskinan berada pada 544,9 ribu jiwa, maka pada Maret 2015 tercatat sebanyak 550,23 ribu jiwa atau naik 7,16 persen.

“Jumlah penduduk miskin di DIY dari tahun 2009 hingga 2015 selalu mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat 585,8 ribu jiwa, namun pada bulan Maret 2011 turun menjadi 560,9 ribu jiwa. Pada bulan Maret 2012 jumlah tersebut naik menjadi 562,1 ribu jiwa, namun pada Maret 2013 turun menjadi 535,2 ribu jiwa. Dan Maret 2015 kembali naik menjadi 550,23 ribu jiwa,” demikian disampaikan oleh Kepala BPS DIY, Bambang Kristiyanto pada Senin (9/11).

Angka kemiskinan tersebut diperoleh lewat survei yang dilakukan terhadap penduduk miskin yang berada di perdesaan dan perkotaan. Meskipun secara umum angka kemiskinan di DIY mengalami peningkatan, namun khusus untuk di perkotaan, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3,38 ribu jiwa. Angka ini diperoleh setelah membandingkan jumlah penduduk miskin perkotaan di DIY pada Maret 2014 yang mencapai 332,93 ribu jiwa yang turun menjadi 329,65 ribu jiwa pada Maret 2015.

“Jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa sebanyak 40,09 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 59,91 persen,” ujar Bambang.

Angka kemiskinan sebenarnya tak hanya diukur berdasarkan dari segi ekonomi semata, namun juga menyangkut sisi sosial hingga kultural. Namun, hingga saat ini, metode untuk mengukur angka kemiskinan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih berpatokan pada pendekatan ekonomi berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar minimum (basic needs approach).

Pendekatan kebutuhan dasar minimum ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan makanan atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan kebutuhan non makanan (seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Lewat dua indikator inilah, angka kemiskinan kemudian ditentukan.

Menurut Bambang, berdasarkan tolok ukur di atas, tiga dari lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi besar pada garis kemiskinan, baik di desa maupun di kota adalah beras, daging ayam, dan rokok. Di sisi lain, untuk komoditas non makanan yang berpengaruh besar pada garis kemiskinan adalah tempat tinggal dan bensin.

“Di perkotaan lima besar komoditas lain yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah pendidikan, listrik, dan peralatan mandi. Namun di perdesaan yang termasuk ke dalam lima besar selain listrik dan peralatan mandi adalah kayu bakar,” tambah Bambang.

Angka kemiskinan hingga saat ini masih menjadi primadona untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayaah. Berdasarkan kepentingan inilah, maka pemerintah berupaya untuk terus menerus menekan angka kemiskinan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memantau harga sembako di pasaran. Jika dalam pantauan tersebut ditemukan perubahan harga yang signifikan, maka segera dilakukan pengendalian harga pasar. miskin, 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja