Ansor Desak Pemerintah Hentikan Perundingan dengan Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gerakan Pemuda Ansor mendesak pemerintah agar menghentikan perundingan dengan PT Freeport jika aksi unjuk rasa yang terkesan menekan pemerintah terkait persoalan tambang di Papua itu terus berlanjut.

"Kalau demo-demo jalanan terkait Freeport ditumpangi kepentingan perusahaan raksasa itu, GP Ansor mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan perundingan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (7/3).

Yaqut mengemukakan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kementerian ESDM, Selasa pagi, yang disinyalir ditumpangi kepentingan pihak PT Freeport Indonesia. 

"Tidak ada manfaatnya melanjutkan perundingan karena mereka melakukan penekanan melalui aksi massa," kata Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu.

Unjuk rasa Gerakan Solidaritas Peduli Freeport itu menuntut Pemerintah tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Padahal, kata Yaqut, sesuai PP No. 1 Tahun 2017 perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU No. 4/2009 tentang Minerba diundangkan.

GP Ansor meminta Pemerintah untuk tetap menjalankan amanat konstitusi dan tidak mudah tunduk pada desakan apa pun. 

Apalagi, GP Ansor menilai eksplorasi yang dilakukan Freeport selama puluhan tahun tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport, baik untuk rakyat Papua maupun Pemerintah Indonesia. (Ant)