Dubes AS Bahas Freeport dengan Tokoh Kristen dan Islam Papua
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, hari ini (7/3) bertemu dengan sejumlah tokoh Kristen dan Muslim di Papua di Swissbell Hotel, Jayapura. Dalam pertemuan itu dubes yang baru bekerja tiga bulan di Indonesia mendengar dan meminta masukan tentang permasalahan di Papua, termasuk masalah tambang tembaga dan emas Freeport.
Tokoh-tokoh yang bertemu dengan Dubes AS adalah Ketua Nahdlatul Ulama Papua, Toni Wanggai, Guru Besar Universitas Cendrawasih, Prof Dr. Partino, Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt Socratez Sofyan Yoman, Ketua Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Benny Giay, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandikbo dan Wakil Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pdt. Jemima J.Mirino-Krey.
Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, berfoto bersama Pdt Socratez Sofyan Yoman seusai bertemu di Jayapura, Papua (Foto: dok Socratez Sofyan Yoman)
Adanya pertemuan itu dibenarkan oleh Pdt Socratez Yoman dan Pdt Benny Giay."Ya, tadi pagi bertemu di Swissbell Hotel Jayapura," kata Socratez kepada satuharapan.com.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pdt Benny Giay. Menurut dia, dalam pertemuan itu banyak hal yang dibicarakan oleh dubes. Antara lain, dubes menyinggung tentang rencana pemerintah untuk membangun asrama di Papua. Topik lain yang dibahas adalah bagaimana memberdayakan perekonomian penduduk asli Papua. Juga tak luput dari pembicaraan adalah masalah Freeport.
"Karena tadi banyak orang dan banyak yang bicara, saya tidak bisa menangkap semua pembicaraan," kata Benny Giay.
Kendati demikian, Benny mengatakan dalam membicarakan Freeport Dubes Donovan mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, bila dibandingkan dengan duta besar-duta besar AS sebelumnya yang berkunjung ke Papua. Benny mengatakan, Dubes Donovan antara lain menyinggung tentang sejarah awal Freeport di Indonesia.
Menurut Benny, dalam pembicaraan tentang Freeport, Dubes AS mengatakan keyakinannya bahwa pemerintah RI dan Freeport akan mencapai kesepakatan. "Dia optimistis bahwa dua pihak ini akan duduk bersama," tutur Benny.
Kendati demikian Benny mengatakan dirinya memberikan pendapat yang berbeda. Benny mengatakan adalah naif bila RI dan Freeport dapat duduk bersama tanpa mempertimbangkan kebangkitan aspirasi rakyat Papua dan tidak mengikutkan rakyat Papua dalam membicarakan Freeport.
"Selama ini Papua seperti tidak eksis. Hal itu tidak boleh lagi. Ada gerakan kebangkitan di Papua yang mengerucut dengan lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini harus dipertimbangkan dalam membicarakan masalah Freeport maupun masalah Papua secara umum," kata Benny Giay.
Di bagian lain diskusi itu, Giay menyampaikan kepada dubes tentang pandangannya mengenai bagaimana seharusnya pembangunan dilakukan di Papua. Menurut dia, harus dimulai dengan memperbaiki paradigma Jakarta dalam memandang Papua.
Ada berbagai masalah yang dihadapi oleh Papua yang diungkapkan dubes dalam pembicaraan. Di antaranya adalah terjadinya penembakan-penembakan, gizi buruk dan kepincangan sosial. Namun itu semua, kata Benny Giay, berpulang kepada bagaimana relasi antara Jakarta dan Papua.
"Apakah Jakarta masih berpendapat bahwa mereka yang lebih beradab, bangsa yang maju yang berhak menentukan nasib orang Papua? Padahal barangkali orang Papua tidak melihat Jakarta dengan posisi seperti itu. Rakyat Papua harus diberikan kesempatan merumuskan keinginannya. Selama ini hal itu tidak diberi ruang," tutur dia.
Menurut dia, selama ini Jakarta dalam relasi dengan orang Papua hanya meminta ketaatan dan mengikuti perintah. "Rakyat Papua tak pernah punya kesempatan merumuskan pandangannya sendiri. Terlanjur terstigma dengan tuduhan separatis. Akibatnya hasil pembangunan sia-sia. Banyak dana habis tetapi tidak ada hasilnya. Pembangunan tidak jalan, karena tidak pernah meninjau bagaimana relasi itu berlangsung," kata Benny.
Editor : Eben E. Siadari
Tiga Bahasa Daerah Maluku Telah Punah
AMBON, SATUHARAPAN.COM - Kantor Bahasa Provinsi Maluku menyatakan bahwa tiga dari 70 bahasa daerah y...