Antisipasi Kaisar Turun Takhta, Jepang Siapkan Revisi UU

TOKYO, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Jepang mulai mempersiapkan untuk merevisi undang-undang yang mengatur sistem keluarga kekaisaran secepat mungkin yaitu di sesi pembuatan undang-undang tahun depan. Menurut sumber dari pemerintah, keputusan ini merupakan tanggapan dari keinginan Kaisar Akihito untuk turun takhta.

The Imperial Household Agency atau Badan Rumah Tangga Kekaisaran juga mempertimbangkan keinginan kaisar jika berdasarkan kemauannya sendiri ingin turun takhta.

Revisi undang-undang Rumah Tangga Kekaisaran sangat diperlukan bagi kekaisaran Jepang untuk lepas takhta selagi kaisar masih hidup, karena belum ada ketentuan mengikat jika kaisar turun takhta. Sepanjang sejarah Kekaisaran Jepang, belum pernah kaisar turun takhta selama sekitar 200 tahun.

Untuk itu, pemerintah membentuk gugus tugas khusus yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Kabinet Kazuhiro Sugita bulan lalu dengan penuh kerahasiaan. Gugus tugas ini bertujuan untuk menyusun rancangan sebelum ulang tahun kaisar yang ke-83 tahun pada 23 Desember mendatang.

Pemerintah juga berencana membentuk tim untuk mendengar pendapat dari para ahli tentang masalah ini dan seluruh kesimpulan dari diskusi panel tersebut akan dituangkan di dalam rancangan itu.

Bantah Turun Takhta

Sementara itu, Badan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang membantah laporan NHK, pada hari Rabu (13/7) kemarin, yang mengutip sebuah sumber yang menyatakan Kaisar berniat untuk turun takhta dan akan menyerahkan kedudukan kepada putranya.

"Kabar ini sama sekali tidak benar. Kaisar telah lama menahan diri untuk membahas isu-isu yang sistematis dari dari pertimbangan posisi konstitusional Yang Mulia," kata Wakil Kepala Badan Rumah Tangga Kekaisaran, Shinichiro Yamamoto.

Pemberitaan yang berhubungan dengan penurunan takhta akan menjadi kejutan besar di mana keluarga kerajaan Jepang sangat dihormati di negara tersebut dan dilambangkan sebagai stabilitas dan keberlanjutan kekaisaran.

Pengamat mengatakan NHK dan Kyodo News harus hati-hati sebelum membuat pemberitaan yang menghebohkan tersebut. Dia mengimbau kedua media tersebut harus memiliki sumber yang kuat. (japantoday.com)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum