Apakah Pemerintah Siap Bila Tak Perpanjang Kontrak Freeport?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia‎, Aryo Djojohadikusumo, meminta pemerintah tegas memastikan keberlanjutan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pemerintah harus siap untuk menerima segala konsekuensi dari keputusan yang diambil.

"‎Pemerintah harus tegas dari sekarang, apakah mereka ingin memperpanjang kontrak karya PTFI atau tidak? Kalau tidak memperpanjang, apakah kita sudah siap?," kata Aryo mempertanyakan saat dihubungi sejumlah wartawan di K‎antor Parlemen Senayan, hari Kamis (19/11).

Dia pun lanjut mempertanyakan kesiapan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambil alih‎ dan PMN yang perlu disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan operasional tambang Grasberg tidak terganggu. Politikus Partai Gerindra itu juga bertanya cara agar pendapatan negara sebesar 4 hingga 20 triiun rupiah per tahun dapat terus jalan terus.

"Apa implikasi diplomatik dan sosial ekonomi dari diambil alihnya tambang Grasberg dari Freeport?," ujar Aryo kembali mempertanyakan.

Menurut dia, seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, Sudirman Said‎. Sebab, dia melihat pemerintah tengah menghadapi dilema untuk memperpanjang kontrak karya PTFI.

‎"Pemerintah menghadapi dilema karena secara undang-undang renegosiasi baru bisa dimulai dua tahun menjelang selesainya kontrak karya tahun 2021, berarti tahun 2019. Sedangkan untuk mempertahankan produksi, harus segera memulai belanja modal dan operasional dari sekarang," tutur Aryo.

Editor : Eben E. Siadari