APBD 2016, Wagub Harapkan Harmonisasi Eksekutif-Legislatif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat berharap ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2016 mendatang.

Bahkan, jika bisa, pada APBD perubahan (APBD-P) nanti DKI berbalik arah menggunakan Perda, bukan lagi Pergub.

“Ya kalau bisa Perda lah,” ujar Djarot kepada satuharapan.com saat ditemui seusai Musrenbang di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/4) sore.

Selain mewujudkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, Djarot juga ingin mulai dari musyawarah hingga pelaksanaan APBD, pemerintah dan masyarakat bersinergi mendiskusikan usulan pembangunan DKI. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dijembatani melalui sistem  e-musrenbang, e-planning, dan e-bedget.

"Dengan sistem itu bisa kelihatan berapa jumlah kegiatannya yang diusulkan oleh masyarakat, yang diusulkan oleh SKPD, oleh dewan, dari sinilah akan jadi bahan materi untuk menyusun KUA-PPAS dan ini nanti dibicarakan dengan dewan," Djarot menambahkan.

Dengan sistem ini pula, kata Djarot, ada komunikasi dan harmonisasi antarlemabaga pemerintahan dan masyarakat.

Selanjutnya, proses perencanaan diharapkan dapat benar-benar berkualitas melalui sistem yang dapat menjembatani pemerintah dan masyarakat.

Editor : Bayu Probo