Di DKI, Tjahjo Kumolo Menyoal Rapor Merah Kemendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoal rapor merah Kemendagri saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (14/4). Tjahjo memegaskan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI harus diperhatikan dengan cermat untuk menghindari celah-celah masalah yang dimungkinkan muncul selama proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi nanti.

“Area korupsi tolong diberi perhatian besar karena posisi kemendagri sekarang ini rapornya adalah merah,” ujar Tedjo di Balai Kota, Selasa siang.

Kendati demikian, Tjahjo mengonfirmasi perbedaan pemahaman Kemendagri dan Pemprov terkait pagu anggaran APBD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 314 ayat 8 dinyatakan sudah selesai. Pemperov pun sudah menyetujui nilai anggaran untuk APBD 2015 sebesar 69,28 triliun.

Hanya saja dalam evaluasi akhirnya, Tjahjo  menyatakan Kemendagri mendorong DKI untuk menuntaskan penyelesaian masalah pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, transportasi. Meski pengesahan terlambat, Tjahjo memastikan pembangunan di DKI tetap akan berjalan dan gaji pegawai pun akan segera dibayarkan.

“Saya kira April sudah selesai. Kami tidak ingin menyandera anggaran itu. Jangan sampai gubernur dan wakil gubernur diprotes anak buah. Fokus yang jadi skala prioritas ditekankan. Nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) yang cukup tinggi dan masih bisa ditingkatkan, ya ditingkatkan,” kata politikus PDIP itu menambahkan.

Sebelumnya, Mendagri menyadari ada dinamika politik yang tengah terjadi di DKI. Dinamika terjadi karena pemahaman perangkat pemerintahan dan pengambilan keputusan dalam proses politik kurang bersinergi antara eksekutif dan legislatif.

Namun, Mendagri mengimbau adanya gejolak politik ini tak lantas membuat pemerintah daerah kurang fokus merencanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

"Konteks sinergi ini yang harus dibangun di DKI. Bagi kami tak masalah membangun opini, namun masing-masing pihak harus menghargai hak politik. Apalagi DKI punya kewenangan dan pembiayaan anggaran yang lebih besar dan kebijakan yg menasional. Ini evaluasi kami tidak hanya jakarta tapi untuk semua daerah. Jangan sampai anggaran tersandera karena dinamika politik," katanya. 

Editor : Bayu Probo