APINDO: Sistem Dual Price Tidak Efektif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi (dok: 108csr)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah berencana menerapkan sistem dual price atau dua harga untuk penerapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencananya hal ini akan direalisasikan pada bulan Mei 2013. Rencananya kendaraan yang akan mengisi BBM dipilah, untuk kendaraan umum atau plat kuning, dan sepeda motor akan diberlakukan harga Rp 4500 per liter, sedangkan untuk kendaraan pribadi atau plat hitam diberlakukan harga Rp 6500 per liter.

Walaupun kalangan pengusaha menyatakan setuju atas kenaikan harga BBM, namun mereka menyatakan keberatan dengan penerapan sistem dual price ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, mengatakan “Saya setuju atas kenaikan harga BBM, sampai 6000 rupiah per liternya. Tapi diterapkan untuk seluruh kendaraan. Sistem dual price, plat hitam dan plat kuning, tidak efektif. Pengawasannya sulit!” Ini disampaikannya saat dihubungi oleh Satuharapan pada Senin (29/4).

Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini memang menimbulkan polemik di masyarakat. Sikap pemerintah yang sudah mengumumkan kenaikan ini dan terus menunda-nunda kenaikan harga dinilai akan mengakibatkan imbas kemana-mana. Sejak pemerintah mengumumkan akan menaikan harga BBM, harga-harga barang di pasar sudah perlahan naik. Jika pemerintah terus menunda-nunda, dikhawatirkan harga-harga komoditas akan terus naik, dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.

BLT

Dengan kenaikan harga BBM, pemerintah menjanjikan sejumlah kompensasi. Namun pemerintah mengatakan tidak akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi. Pemerintah berencana memberikan alokasi dana untuk beras miskin, beasiswa miskin, dan Program Keluarga Harapan. Karena bentuk kompensasi ini yang dinilai disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Pemberian BLT dinilai rawan dikorupsi dan tidak memberikan nilai edukatif bagi masyarakat.

Namun Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah tetap harus memberikan BLT untuk rakyat miskin sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM.

Editor : Sabar Subekti