AS Desak Apple Retas Pelanggan

CALIFORNIA, SATUHARAPAN.COM - Perusahaan komputer Apple menolak perintah pemerintah Amerika untuk membuka sandi piranti lunak iPhone guna membantu FBI memeriksa telepon yang digunakan oleh dua orang militan yang menewaskan 14 orang dalam serangan teroris di California bulan Desember lalu.

CEO Apple, Tim Cook, hari Rabu (17/2) mengirim surat terbuka kepada jutaan pelanggan perusahaan itu, dan mengatakan bahwa perusahaan itu akan menentang perintah pengadilan untuk merancang piranti lunak baru yang bisa mengalahkan langkah-langkah keamanan Apple sendiri.

“Tindakan pemerintah itu belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan suatu "usaha luar biasa," ujar Cook dan akan berdampak mengerikan terhadap hak-hak privasi warga.

"Pemerintah meminta Apple untuk meretas pelanggan kami sendiri dan merusak kemajuan pengamanan yang melindungi pelanggan kami, termasuk puluhan juta warga Amerika, dari peretas canggih dan kriminal-kriminal di dunia maya," ujar Cook.

"Para pakar komputer yang menyusun sandi yang kokoh dalam iPhone… kini diperintahkan untuk memperlemah perlindungan itu sehingga pelanggan kami kurang aman."

Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan Presiden Barack Obama melihat isu sandi ini sebagai "prioritas nasional yang penting" dan sangat mendukung FBI dan Departemen Kehakiman dalam menyampaikan permintaan kepada Apple itu.

Cook mengatakan Apple tidak bersimpati pada teroris dan sangat marah atas serangan yang terjadi di San Bernardino, California tahun lalu yang dilakukan oleh warga kelahiran Amerika Syed Rizwan Farook dan istrinya yang berasal dari Pakistan, Tashfeen Malik.

Apple telah memberi data-data yang relevan yang dimilikinya kepada FBI, mematuhi seluruh surat perintah dan pemanggilan dan penggeledahan oleh pengadilan dan telah menyampaikan saran-saran teknik kepada tim penyelidik federal, tambah Cook.

CEO Apple itu mengatakan piranti lunak yang diinginkan FBI itu "terlalu berbahaya untuk diciptakan," dan tidak ada saat ini. Piranti lunak yang disebut sebagai "backdoor" atau "pintu belakang" itu merupakan cara mengakses data dengan membuka sandi iPhone manapun, di mana pun juga, ujar Cook.

"Pemerintah mengatakan piranti ini hanya akan bisa digunakan satu kali dan hanya pada satu telepon," ujar Cook dalam pernyataan yang dipasang di internet. "Tetapi ini sama sekali tidak benar. Begitu diciptakan, teknik itu akan bisa digunakan berulang-kali, pada telepon manapun. Dalam dunia nyata, ini setara dengan "master key" yang mampu membuka ratusan juta kunci, mulai dari restoran, bank, toko hingga rumah. Orang yang waras tidak akan menerima permintaan seperti itu."

Perkuat  Enkripsi

Apple memperkuat enkripsi telepon-teleponnya pada tahun 2014 di tengah meningkatnya keprihatinan publik tentang privasi digital. Pada masa lalu pemerintah telah menyampaikan keberatan karena langkah-langkah keamanan yang lebih canggih telah menyulitkan penyelidikan atas berbagai kasus kriminal dan keamanan nasional.

Pengadilan hari Selasa (16/2) mengeluarkan perintah yang memberi pilihan kepada Apple untuk menyediakan cara-cara alternatif kepada pemerintah untuk mengakses telepon Farook, selama metode itu tidak menghapus secara otomatis, seluruh data pada iPhone kalau password yang dimasukkan beberapa kali dimasukkan secara salah.

Itu akan memungkinan FBI menemukan password dan bisa memasuki data sandi tersebut. Pemerintah juga menetapkan agar "pintu belakang" Apple dibuat sedemikian rupa agar penggunaan password yang salah berulang-kali tidak akan menghentikan usaha untuk meretas Iphone itu.

Dengan piranti baru untuk mengalahkan fungsi penghapusan secara otomatis itu, FBI akan bisa membuka telepon Farook, yang diyakini para penyelidik menyimpan pesan-pesan teks, daftar panggilan telepon dan data internet yang selama ini digunakan.

"Meskipun kami yakin maksud FBI itu baik, tetapi adalah salah jika pemerintah memaksa kami membangun pintu belakang pada produk-produk kami. Dan tentu saja, kami khawatir permintaan ini akan menghancurkan setiap kebebasan dan kemerdekaan yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah kami," ujar Cook.

Daripada melakukan langkah legislatif lewat Kongres, Cook mengatakan FBI memilih untuk mengajukan “penggunaan Undang-Undang All Writs Act Tahun 1789 yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk membenarkan perluasan wewenang pemerintah."

"Dengan menyampaikan penghormatan sedalam-dalamnya atas demokrasi Amerika dan cinta pada negara ini, kami menantang tuntutan FBI. Kami yakin menjadi kepentingan terbaik setiap orang untuk mundur dan mempertimbangkan implikasi tindakan ini," tegas Cook.

Sementara itu Tiongkok mengamati dengan seksama perselisihan ini. Suratkabar The New York Times hari Rabu (17/2) menulis bahwa menurut sejumlah analis terkait isu aturan enkripsi, pemerintah Tiongkok "memperhatikan dengan cermat" kebijakan Amerika.

Tahun lalu Tiongkok mencabut beberapa usul yang akan memaksa perusahaan-perusahaan asing menyediakan kunci sandi bagi perangkat-perangkat yang dijual di Tiongkok, setelah adanya tekanan kuat dari kelompok perdagangan asing. Tetapi undang-undang anti-teroris Tiongkok yang diloloskan bulan Desember lalu mengharuskan perusahaan-perusahaan asing untuk menyerahkan informasi teknis dan membantu upaya membuka sandi kalau diminta polisi dalam kasus yang menyangkut kegiatan teroris.

"Meskipun belum jelas bagaimana undang-undang itu diterapkan, dorongan dari badan-badan penegak hukum Amerika untuk membuka sandi iPhone bisa mendorong Tiongkok menyampaikan tuntutan serupa," tulis New York Times.

Editor : Eben E. Siadari