AS Desak Thailand Kembali ke Kekuasaan Sipil

Tentara sedang bersantai berfoto di depan patung Raja Rama V dan Ananta Samakhom Throne Hall sehari setelah referendum konstitusional kontroversial digelar di Bangkok pada 8 Agustus 2016. Kemenangan referendum untuk jenderal berkuasa Thailand atas konstitusi baru adalah "kemunduran" untuk negara tersebut, ujar mantan perdana menteri terguliing Yingluck Shinawatra pada Minggu. (Foto: AFP)

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat (AS) menyatakan kekhawatiran setelah Thailand menyetujui sebuah konstitusi baru yang didukung militer dalam sebuah kemenangan bagi jenderal yang saat ini berkuasa.

Kerajaan yang terpecah belah itu dikuasai oleh junta selama dua tahun sejak pemerintah terpilihnya digulingkan.

Mayoritas pilihan “ya” pada Minggu (7/8) untuk mendukung piagam tersebut merupakan jajak pendapat pertama sejak kudeta pada 2014, walaupun kampanye independen dan debat terbuka dilarang menjelang pemilu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Elizabeth Trudeau hari Senin (8/8) mengatakan AS masih “khawatir bahwa proses penyusunan konstitusi tersebut tidak inklusif, bahwa debat terbuka tidak diizinkan menjelang pengesahannya.”

“Kami mendesak otoritas Thailand untuk melanjutkan tahap berikutnya untuk mengembalikan Thailand ke pemerintahan sipil secepatnya,” katanya.

Washington dan Bangkok masih mempertahankan aliansi militer yang dijalin pada periode kekuasaan Vietnam dan Perang Dingin, namun hubungan mereka semakin merenggang sejak kudeta dua tahun lalu.

Sejak saat itu AS mulai ingin memperbaiki hubungan dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam. (AFP)