AS Dituduh Menguping Telepon Paus

ROMA, SATUHARAPAN.COM - Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) kembali diserang dengan tudingan menyadap pembicaraan para pemimpin dunia. Kali ini badan itu diduga menguping para kardinal sebelum konklaf (pemilihan Paus) pada bulan Maret lalu.

Majalah mingguan Italia "Panorama” mengungkapkan hal itu dalam artikel berjudul "The National Security Agency Wire-tapped The Pope”  atau NSA menyadap telepon Paus, Rabu (30/10). Majalah itu menyebutkan Amerika Serikat mendengarkan panggilan telepon ke dan dari Vatikan, termasuk Kardinal Jorge Mario Bergoglio, sebelum dia terpilih menjadi Paus Fransiskus.

Tuduhan itu menyusul laporan pengawasan website yang menyebutkan bahwa AS menyadap  46 juta panggilan telepon di Italia pada bulan Desember tahun lalu dan awal Januari tahun ini.

Di antara panggilan itu adalah panggilan dari dan ke Vatikan, kata majalah "Panorama." "Dikhawatirkan bahwa telinga besar Amerika terus menyadap percakapan uskup hingga menjelang konklaf," kata majalah itu dan menambahkan bahwa ada "kecurigaan bahwa percakapan paus masa depan mungkin telah dipantau."

Orang Penting

Bergoglio disebutkan  "telah menjadi orang yang menarik bagi dinas rahasia Amerika Serikat sejak tahun 2005,” menurut Wikileaks, yang dikutip majalah itu.

Percakapan dia yang disadap dibagi menjadi empat kategori, yaitu niat kepemimpinan,  ancaman terhadap sistem keuangan, tujuan kebijakan luar negeri, dan hak asasi manusia.

Juru bicara Vatikan, Federico Lombardi, mengatakan  "Kami tidak mendengar apa-apa tentang ini dan tidak khawatir tentang hal itu.”

Tuduhan ini memperpanjang  tudingan terhadap perilaku AS yang suka memata-matai pimpinan negara lain. Sebelumnya protes disampaikan oleh Kanselir Jerman, Angela Merekel. Hal itu mendorong pembicaraan serius utusan luar negeri Jerman dan penasihat intelijen di AS terkait diketahuinya telepon seluler Kanselir disadap oleh NSA.

Pada hari Senin lalu, Spanyol memanggil duta besar AS untuk membahas dugaan memata-matai warga negaranya dan mengatakan bahwa  jika hal itu  benar, tindakan itu tidak dapat diterima sebagai perilaku sekutu. (AFP)