AS Izinkan Referendum Penentuan Nasib Sendiri Hawaii

HONOLULU, SATUHARAPAN.COM - Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan akan memberikan kesempatan bagi penduduk asli Hawaii untuk memilih membentuk pemerintahan bersatu, yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam hubungan resmi antarpemerintah (government-to-government) dengan AS.

Ini akan menjadi pertama kalinya rakyat asli Hawaii memiliki pemerintah sendiri sejak kerajaan mereka digulingkan pada tahun 1893 oleh pedagang dan pengusaha perkebunan gula.

Ini adalah hasil dari proses rekonsiliasi yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun, sebagaimana ditulis npr.org, mengutip siaran Hawaii Public Radio, dan "hubungan baru akan sama dengan status kelompok suku asli Indian Amerika."

Departemen Dalam Negeri AS mengatakan perubahan-perubahan yang akan berlangsung itu harus didahului oleh sebuah referendum. Penduduk asli Hawaii tidak wajib membentuk pemerintahan sendiri, melainkan mereka diberi kesempatan untuk memutuskan masa depan mereka "sebagai pelaksanaan  penentuan nasib sendiri mereka."

"Jika hubungan resmi pemerintah-ke-pemerintah dibangun kembali, ini akan memberikan fleksibilitas lebih luas kepada masyarakat untuk melestarikan budaya dan tradisi yang berbeda," demikian pernyataan pemerintah AS.

"Ini juga bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi status khusus mereka dalam Undang-undang Federal dengan menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri dalam menghadapi lebih banyak masalah yang langsung dirasakan masyarakat."

Selain itu, pemerintah bersatu Hawaii Asli "bisa membangun pengadilan sendiri atau lembaga lain untuk menafsirkan dan menegakkan hukum-hukumnya."

Banyak penduduk asli Hawaii menyambut kebijakan baru ini dengan gembira, seperti Annelle Amaral, presiden Association of Hawaiian Civic Clubs.

"Akhirnya kami dapat melakukan kontrol atas situs-situs suci kami, di samping perawatan kesehatan bagi rakyat kami, dan  pendidikan anak-anak kami," kata Amaral.

"Daripada menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu tentang masalah kami, dengan pemerintah kami sendiri kami dapat mulai untuk melakukan perubahan."

Selain itu, "pribumi Hawaii telah menjadi satu-satunya kelompok adat besar di 50 negara bagian yang tidak memiliki proses untuk membangun hubungan pemerintah-ke-pemerintah dengan pemerintah Federal. Aturan ini akhirnya mengobati ketidakadilan ini," kata Robert K. Lindsey, dari Kantor Urusan Hawaii.

Kendati demikian masih juga ada yang tidak puas dengan pengumuman ini. Bumpy Kanahele, seorang aktivis kemerdekaan Hawaii, mengatakan aturan baru ini tidak berkata apa-apa tentang kompensasi terhadap kesalahan masa lalu pemerintah.

"Keterlibatan pemerintah dalam hal ini tidak  dapat diterima. Dan tetap bertahan pada perjuangan untuk mengembaliken kemerdekaan, bangsa Hawaii yang berdaulat," kata dia.

Sebagai catatan, upaya bagi pengakuan pemerintah Federal ini mengemuka sejak awal bulan ini. Presiden Barack Obama menambah empat kali lipat ukuran Monumen Nasional Kelautan Papahānaumokuākea  di lepas pantai negara bagian asalnya itu. Dalam pengumumannya, Gedung Putih mengatakan bahwa "budaya Hawaii asli menganggap Monumen dan daerah yang berdekatan dengannya adalah tempat suci."

Editor : Eben E. Siadari