AS Jatuhkan Sanksi pada Komandan Milisi Irak Yang Didukung Iran

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat memasukkan dalam daftar orang yang dikenai sanksi terhadap tiga pemimpin paramiliter Irak yang didukung oleh Iran. Mereka diduga berperan dalam pembunuhan demonstran anti-pemerintah di Irak, kata Departemen Keuangan AS, hari Jumat (6/12).

Itu adalah sanksi AS terbaru yang menargetkan individu Irak atau kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dekat dengan Teheran dalam bagian peningkatan tekanan ekonomi Washington untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah.

Sanksi tersebut menargetkan Qais al-Khazali, pemimpin milisi yang didukung Asaib Ahl al-Haq Iran, dan saudaranya, Laith al-Khazali, pemimpin lain dari kelompok itu, menurut laporan Reuters.

AS juga menargetkan Hussein Falih al-Lami, kepala keamanan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), kelompok payung dari faksi paramiliter Irak. Kelompok ini didominasi oleh kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran, termasuk Asaib.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang dipimpin oleh tiga pemimpin paramiliter itu "menembaki massa protes damai, menewaskan puluhan warga sipil yang tidak bersalah."

Bulan lalu dilaporkan bahwa Lami, yang juga dikenal sebagai Abu Zainab al-Lami, telah mengarahkan pasukan untuk menembaki para pengunjuk rasa.

Kelompok paramiliter Irak menyangkal peran apa pun dalam pembunuhan para demonstran yang menentang pemerintah selama lebih dari dua bulan. Pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 400 pengunjuk rasa, sebagian besar orang yang tidak bersenjata, kata polisi dan petugas medis.

Sanksi baru itu juga menargetkan pengusaha Irak, Khamis al-Khanjar, atas tuduhan korupsi, kata pernyataan itu. Sanksi itu membekukan aset milik para pemimpin itu di AS, dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.

Pengaruh Iran

Pejabat senior Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa tindakan keras terhadap massa protes di Irak itu menyebabkan ketidakstabilan politik. "Rakyat Irak memiliki hak fundamental untuk proses politik yang bebas dari pengaruh pihak asing dan korupsi yang menyertainya dan mendorongnya," kata salah satu pejabat.

Mereka mengatakan para pemimpin milisi telah terlibat dalam penghilangan orang secara paksa dan penculikan aktivis.

Kelompok-kelompok bersenjata dan politisi yang didukung Iran telah mendominasi lembaga-lembaga negara Irak sejak invasi pimpinan AS pada 2003 yang menggulingkan diktator Saddam Hussein, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara SELAMA bertahun-tahun dan menghancurkan infrastruktur.

Para pemrotes Irak mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang mendominasi pemerintah telah membuat rakyat tetap miskin dan menganggur, akibat korupsi dan gagal memperbaiki negara itu meskipun mengalami dua tahun yang relatif tenang setelah kekalahan ISIS.

Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi mengatakan pekan lalu dia akan mengundurkan diri akibat protes itu.

Ditanya tentang apakah sanksi dirancang untuk menjauhkan para pemimpin milisi dari proses pembentukan pemerintahan baru, salah seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan, "Waktunya sengaja diatur... Rakyat Irak menuntut pemerintah yang bebas dan bebas dari campur tangan asing."

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat ketika pemerintahan Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangkaian serangan terhadap infrastruktur minyak di Teluk dan pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak. Iran membantah terlibat dalam serangan itu.

Sebaliknya kelompok paramiliter Irak pada gilirannya menuduh Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap instalasi mereka sendiri.

Editor : Sabar Subekti