AS Lakukan Dialog dengan Tiongkok Pekan Depan

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM  – Amerika Serikat (AS) akan memulai dialog terkait program strategis dan ekonomi dengan Tiongkok pekan depan. Dialog ini merupakan sebuah jalan untuk mengatasi berbagai sengketa besar antara kedua negara adidaya tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dan Menteri Keuangan AS, Jacob Lew, dijadwalkan akan menerima Anggota Dewan Negara, Yang Jiechi, pejabat tinggi untuk kebijakan luar negeri Tiongkok, dan Wakil Perdana Menteri Wang Yang pada 23 dan 24 Juni, kata Kementerian Luar Negeri AS, Senin (15/6).

Dialog tersebut akan menjadi pertemuan ketujuh dan dihadiri oleh empat pejabat yang sama yang bertemu tahun lalu di Beijing.

Kedua negara menjalin persahabatan di beberapa bidang, namun juga bersengketa di panggung internasional, dengan sengketa terbaru mengenai Laut Tiongkok Selatan.

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, sesi tersebut akan membahas soal tantangan dan kesempatan yang dihadapi kedua negara di beberapa bidang terkait kepentingan strategis dan ekonomi jangka panjang.

Ketegangan juga meningkat terkait beberapa serangan cyber terhadap lembaga-lembaga pemerintah AS yang dituduhkan kepada Tiongkok.

Pada Mei 2014 lalu, lima anggota militer Tiongkok telah didakwa di AS atas tindak peretasan, hingga menyebabkan ketegangan diplomatik.

Kini Beijing telah menunjukkan ambisi serius terhadap Laut China Selatan, tempat Tiongkok menyerang beberapa negara yang didukung AS atas wilayah yang kaya hidrokarbon itu.

Sementara itu, Tiongkok, Selasa (16/6), mengatakan akan segera menyelesaikan beberapa proyek reklamasi lahan kepualauan di perairan sengketa tersebut, namun pembangunan infrastruktur di sana akan tetap dilanjutkan.

Pembangunan yang dilakukan Tiongkok di daerah strategis tersebut membuat negara-negara tetangganya khawatir sekaligus meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan militer AS di sekitar Kepulauan Spratly.

“Seperti yang sudah dijadwalkan, Tiongkok akan menyelesaikan proyek-proyek reklamasinya di beberapa pulau dan terumbu karang Kepulauan Nasha dalam waktu dekat,” menurut Kementerian Luar Negeri, menggunakan nama dalam bahasa Tiongkok untuk Spratly.

Pihaknya tidak mengatakan kapan tepatnya pembangunan tersebut akan berakhir, namun menggambarkannya  sebagai tindakan yang sah, wajar dan masuk akal.

Tiongkok, yang mengakui hampir seluruh teritorial Laut China Selatan itu, mengintensifkan pembangunannya di kepulauan dan fasilitas tersebut termasuk lapangan terbang di perairan sengketa dalam beberapa bulan terakhir ini.

Setelah menyelesaikan proyek reklamasi tersebut, kabarnya Negeri Tirai Bambu tersebut akan membangun fasilitas untuk menjalankan fungsi-fungsi yang relevan. Namun sayangnya tidak disebutkan proyek apa saja yang hampir rampung.

Laut China Selatan, yang diyakini memiliki cadangan penting minyak dan gas, merupakan rute pengiriman utama untuk perdagangan internasional. (AFP/Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari