AS: Putra Mahkota Saudi Mungkin Menyetujui Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Putra mahkota Arab Saudi kemungkinan menyetujui pembunuhan jurnalis yang berbasis di Amerika Serikat, Jamal Khashoggi, di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Itu menurut laporan intelijen AS yang baru dibuka yang dirilis hari Jumat (26/2) yang langsung meningkatkan tekanan pada pemerintahan Joe Biden terhadap negara itu yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang memicu kemarahan di seluruh dunia.

Temuan intelijen itu telah lama diketahui oleh banyak pejabat AS dan, meski tetap dirahasiakan, telah dilaporkan dengan berbagai tingkat presisi. Namun teguran publik pada Putra Mahkota Mohammed bin Salman masih menjadi batu ujian dalam hubungan AS-Saudi.

Tidak ada keraguan bahwa saat pangeran melanjutkan perannya yang kuat dan kemungkinan naik takhta, orang Amerika akan selamanya menghubungkannya dengan pembunuhan brutal seorang jurnalis yang mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun ketika pemerintahan Biden merilis temuan tersebut, tampaknya bertekad untuk menjaga hubungan dengan Arab Saudi dengan menghindari hukuman langsung terhadap pangeran itu sendiri, meskipun ada tuntutan dari beberapa anggota Kongres dari Demokrat dan sekutu Khashoggi untuk sanksi yang signifikan dan terarah.

Saat ditanyai oleh wartawan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken membela pendekatan itu. “Apa yang telah kami lakukan bukanlah untuk memutuskan hubungan tetapi untuk mengkalibrasi ulang agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai kami,” katanya. "Saya pikir kita harus memahami juga bahwa ini lebih besar dari soal satu orang."

Arab Saudi Menolak

Kesimpulan bahwa pangeran menyetujui operasi untuk membunuh atau menangkap Khashoggi didasarkan pada peran pengambilan keputusannya di dalam kerajaan. Juga keterlibatan penasihat utama dan anggota dari detail pelindungnya dan dukungan masa lalunya untuk membungkam para pembangkang dengan kekerasan di luar negeri, menurut laporan tersebut dari Kantor Direktur Intelijen Nasional.

Meskipun pejabat intelijen berhenti mengatakan pangeran memerintahkan pembunuhan pada Oktober 2018, dokumen empat halaman itu menggambarkan dia memiliki "kendali mutlak" atas organisasi intelijen kerajaan. Dan laporan itu mengatakan sangat tidak mungkin untuk operasi seperti pembunuhan itu terjadi dilakukan tanpa persetujuannya.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menanggapi dengan mengatakan kerajaan "dengan tegas menolak penilaian ofensif dan salah dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan."

Tak lama setelah temuan itu dirilis, Departemen Luar Negeri mengumumkan kebijakan baru, yang disebut "Larangan Khashoggi", yang akan memungkinkan AS untuk menolak visa bagi orang-orang yang merugikan, mengancam, atau memata-matai jurnalis atas nama pemerintah asing.

Kemenlu juga mengatakan akan memberlakukan pembatasan visa pada 76 orang Arab Saudi yang telah terlibat atau mengancam pembangkang di luar negeri.

Departemen Luar Negeri menolak berkomentar tentang siapa yang akan terpengaruh, dengan alasan kerahasiaan catatan visa. Tetapi seseorang yang mengetahui masalah itu mengatakan bahwa pangeran itu tidak menjadi sasaran. Orang tersebut berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalahnya.

Departemen Keuangan juga mengumumkan sanksi terhadap mantan pejabat intelijen Arab Saudi, Ahmad Hassan Mohammed Al Asiri, yang menurut pejabat AS adalah biang keladi operasi tersebut.

Partai Demokrat di Kongres memuji pemerintah karena merilis laporan itu, pemerintahan Trump telah menolak untuk melakukannya, tetapi mendesaknya untuk mengambil tindakan yang lebih agresif, termasuk terhadap pangeran. (AP)

Editor : Sabar Subekti