AS Sambut Kesepakatan di Irak untuk Membentuk Pemerintah

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan pada hari Senin (13/4) bahwa AS menyambut kesepakatan yang jelas antara kelompok-kelompok Syiah, Sunni dan Kurdi Irak untuk membentuk pemerintahan baru.

Dia mengatakan bahwa mereka harus mampu menghadapi pandemi virus corona, membantu ekonomi dan membawa kebijakan untuk mengendalikan kepemilikan senjata.

"Kami menyambut baik bahwa para pemimpin politik Syiah, Sunni, dan Kurdi tampaknya telah mencapai konsensus mengenai pembentukan pemerintah, dan berharap pemerintah baru mengutamakan kepentingan Irak, dan memenuhi kebutuhan rakyat Irak," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters.

Mustafa Al-Kadhimi ditunjuk untuk menjabat perdana menteri Irak oleh Presiden Barham Salih pada hari Kamis (9/4). Dia berjanji akan membatasi senjata di masyarakat, karena senjata seharusnya hanya berada di tangan pemerintah, katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa tujuan utama pemerintahnya adalah memerangi korupsi dan mengembalikan orang-orang terlantar ke rumah.

Dia adalah orang ketiga yang ditunjuk untuk menjabat perdana menteri dalam 10 pekan terakhir. Sebelumnya, orang yang ditunjuk untuk jabatan itu gagal membentuk kabinet dan mengundurkan diri.

Irak dalam krisis pemerintahan setelah perdana menteri Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri atas desakan rakyat yang memprotes pemerintahan melalui demonstrasi jalanan dalam beberapa bulan sejak Oktober tahun lalu. Demonstrasi itu telah menyebabkan kematian lebih dari 500 orang, sebagian besar pemrotes.

Kadhini, mantan kepala intelijen, ditunjuk beberapa saat setelah pendahulunya, Adnan Zurfi mengakhiri upayanya untuk membentuk pemerintahan. Orang yang ditujuk sebelum Adnan adalah Mohammed Tawfiq Allawi yang juga mundur, karena gagal mendapat persetujuan parlemen.

Editor : Sabar Subekti