AS: Turki Harus Dukung Pemerintah Yang Dipilih Secara Demokratis

ANKARA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan Menteri Luar Negeri, John Kerry, meminta agar semua pihak di Turki mendukung pemerintah yang terpilih secara demokratis. Keduanya menanggapi upaya kodeta yang gagal oleh faksi militer di Turki pada Jumat (15/7) malam.

Sementara Rusia menyatakan keprihatinan serius perkembangan terakhir di Turki.

"Presiden berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri, John Kerry, untuk membahas peristiwa di Turki. Presiden dan Sekretaris sepakat bahwa semua pihak di Turki harus mendukung pemerintah yang terpilih secara demokratis, menahan diri, dan menghindari kekerasan atau pertumpahan darah, " kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, pada Sabtu (16/7)  pagi waktu Indonesia.

Kerry menekankan "dukungan mutlak bagi pemerintah sipil Turki dan lembaga-lembaga demokratis".  Dia juga menekankan bahwa Departemen Luar Negeri akan terus fokus pada keselamatan dan keamanan warga AS di Turki.

Pihak Rusia menyatakan sangat khawatir dengan peristiwa di Turki, dan telah menginstruksikan para pejabat untuk membantu warga Rusia di Turki kembali ke rumah pada kesempatan paling awal.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden, Vladimir Putin, sedang terus-menerus memperbarui informasi tentang situasi di Turki, di mana pemerintah Turki ketika itu mengatakan upaya kudeta militer sedang berlangsung.

Peskov mengatakan peristiwa itu berjalan terlalu cepat untuk dipahami apa yang terjadi, tapi dia mengatakan Rusia prihatin dan ingin melihat Turki kembali ke jalan stabilitas dan ketertiban.

DIa mengatakan, siapa pun yang sekarang bertugas di Turki berkewajiban untuk menjamin keamanan warga negara Rusia.

Pernyataan tertulis NATO menyebutkan, Jens Stoltenberg mengatakan, "Saya baru saja berbicara dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Saya mengikuti yang terjadi di Turki dan dengan keprihatinan. Saya menelepon untuk tenang dan menahan diri, dan rasa hormat penuh pada lembaga-lembaga demokratis Turki dan konstitusi. Turki adalah dihargai sebagai anggota NATO."

 Sebuah upaya kudeta oleh kelompok militer berusaha mengambil alih pemerintahan di Turki pada hari Jumat (15/7) malam. Namun usaha itu digagalkan setelah sejumlah kantor pemerintah dan militer diambil alih oleh pasukan pemerintah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebutkan bahwa para pendukung ulama yang mengasingkan diri di AS, Fetullah Gullen, berada di balik upaya kudeta itu.

Gullen adalah sekutu Erdogan yang juga pemimpin Partai Keadilan dan Kebebasan (AKP). Namun kemudian menjadi penentang dan pengritiknya yang tajam, termasuk membongkar skandal korupsi yang melibatkan pemerintahannya.

Pemerintah Turki sendiri sangat gencar ‘’melucuti’’ Gullen, termasuk mengambil alih bank, dan media yang dikendalikan oleh Gullen.