AS Umumkan 500 Sanksi Baru Pada Rusia, Termasuk Batasi Ekspor pada 100 Entitas
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Jumat (23/2) mengumumkan Washington akan mengeluarkan lebih dari 500 sanksi baru yang menargetkan Rusia ketika Amerika Serikat berupaya meningkatkan tekanan terhadap Moskow untuk memperingati ulang tahun kedua perangnya di Ukraina.
Amerika Serikat juga akan memberlakukan pembatasan ekspor baru pada hampir 100 entitas yang memberikan dukungan kepada Rusia dan mengambil tindakan untuk lebih mengurangi pendapatan energi Rusia, kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Langkah-langkah tersebut berupaya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang dan kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny, kata Biden, ketika Washington berupaya untuk terus mendukung Ukraina bahkan ketika negara itu menghadapi kekurangan amunisi yang parah dan bantuan militer AS telah tertunda selama berbulan-bulan di Kongres.
“Mereka akan memastikan Putin membayar harga yang lebih mahal atas agresinya di luar negeri dan penindasan di dalam negeri,” kata Biden tentang sanksi tersebut.
Langkah-langkah yang diambil pada hari Jumat ini akan menargetkan individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan Rusia, basis industri pertahanan, jaringan pengadaan dan penghindar sanksi di berbagai benua, katanya.
Sanksi tersebut merupakan yang terbaru dari ribuan target yang diumumkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan kota-kota.
“Dua tahun setelah perang ini, rakyat Ukraina terus berjuang dengan keberanian yang luar biasa. Namun mereka kehabisan amunisi. Ukraina membutuhkan lebih banyak pasokan dari Amerika Serikat untuk menahan serangan tanpa henti dari Rusia, yang dimungkinkan oleh senjata dan amunisi dari Iran dan Korea Utara,” kata Biden.
“Itulah mengapa Kongres harus mengesahkan rancangan undang-undang tambahan keamanan nasional bipartisan, sebelum terlambat.”
Sanksi Rusia pada UE
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada hari Jumat (23/2) bahwa pihaknya telah secara signifikan memperluas daftar pejabat dan politisi Uni Eropa yang dilarang memasuki Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh blok tersebut.
Negara-negara anggota UE menyetujui paket sanksi ke-13 terkait Ukraina terhadap Rusia pada hari Rabu (21/2), yang melarang hampir 200 entitas dan individu yang dituduh membantu Moskow mendapatkan senjata atau terlibat dalam penculikan anak-anak Ukraina, namun hal ini dibantah oleh Moskow.
“Uni Eropa melanjutkan upayanya yang sia-sia untuk memberikan tekanan pada Rusia melalui tindakan pembatasan sepihak,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
“Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, pihak Rusia telah secara signifikan memperluas daftar perwakilan lembaga-lembaga Eropa dan negara-negara anggota UE, yang… dilarang memasuki wilayah negara kami.”
Dikatakan bahwa daftar pemberhentian tersebut mencakup perwakilan lembaga penegak hukum dan organisasi komersial yang memberikan bantuan militer ke Ukraina, perwakilan lembaga-lembaga Eropa yang terlibat dalam penuntutan pejabat Rusia, dan mereka yang mengumpulkan materi untuk mendukung gagasan penyitaan aset negara Rusia.
“Daftar penghentian' pembalasan Rusia juga mencakup perwakilan Dewan Eropa, anggota majelis legislatif negara-negara Uni Eropa, anggota OSCE PA (Majelis Parlemen Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) dan PACE (Majelis Parlemen Dewan Eropa), yang secara sistematis membuat pernyataan agresif terhadap Rusia,” kata pernyataan itu. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Penyakit Pneumonia Terus Menjadi Ancaman bagi Anak-anak
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan, pneumonia ser...