WTO Bahas Status Bebas Pajak untuk Film, Musik, dan Game yang Diperdagangkan secara Online

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Sejak akhir abad lalu dan masa-masa awal web, penyedia media digital seperti Netflix dan Spotify berhak bebas dalam hal pajak internasional atas film, video game, dan musik yang dikirimkan melintasi perbatasan melalui internet negara-negara tersebut.

Namun kini, konsensus global mengenai masalah ini mungkin mulai retak.

Ketika Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuka pertemuan dua tahunan terakhir para menteri pemerintah pada hari Senin (26/2), moratorium bea masuk terhadap produk-produk e-commerce yang telah lama diberlakukan – yang telah diperbarui hampir secara otomatis sejak tahun 1998 – berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pekan ini di Abu Dhabi, 164 negara anggota WTO akan membahas sejumlah isu utama: Subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan. Reformasi untuk menjadikan pasar pertanian lebih adil dan ramah lingkungan. Dan upaya untuk menghidupkan kembali sistem badan perdagangan yang berbasis di Jenewa dalam menyelesaikan perselisihan antar negara.

Semua hal tersebut merupakan hal yang sulit, namun moratorium bea masuk e-commerce mungkin merupakan hal yang paling penting. Ini berpusat pada “transmisi elektronik” – musik, film, video game dan sejenisnya – lebih dari pada barang fisik. Namun buku peraturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas seluruh rangkaian produk yang terpengaruh.

“Hal ini sangat penting bagi jutaan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah,” kata Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. “Beberapa anggota berpendapat bahwa hal ini harus diperpanjang dan dijadikan permanen. Yang lain percaya… ada alasan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan.”

“Itulah mengapa terjadi perdebatan dan mudah-mudahan – karena ini menyentuh kehidupan banyak orang – kami berharap para menteri bisa mengambil keputusan yang tepat,” katanya kepada wartawan baru-baru ini.

Berdasarkan aturan WTO, keputusan besar memerlukan konsensus. Moratorium e-commerce tidak bisa berjalan begitu saja. Negara-negara harus secara aktif memberikan suaranya agar perpanjangan tersebut dapat diterapkan.

Ada empat usulan yang diajukan: Dua usulan akan memperpanjang penangguhan tugas. Dua negara – yang secara terpisah diwakili oleh Afrika Selatan dan India, dua negara yang telah memaksakan kepentingan mereka di WTO – tidak akan melakukan hal tersebut.

Para pendukungnya mengatakan moratorium ini menguntungkan konsumen dengan membantu menekan biaya dan mendorong perluasan layanan digital di negara-negara kaya dan miskin.

Kritikus mengatakan bahwa hal ini akan menghilangkan pendapatan pajak pemerintah yang terbebani utang di negara-negara berkembang, meskipun ada perdebatan mengenai berapa banyak kas negara yang dapat diperoleh.

WTO sendiri menyatakan bahwa rata-rata potensi kerugian kurang dari sepertiga dari 1% total pendapatan pemerintah.

Taruhannya tinggi. Sebuah laporan WTO yang diterbitkan pada bulan Desember mengatakan nilai ekspor “jasa yang disampaikan secara digital” tumbuh lebih dari 8% dari tahun 2005 hingga 2022 – lebih tinggi dibandingkan ekspor barang (5,6%) dan ekspor jasa lainnya (4,2%).

Namun pertumbuhannya tidak merata. Sebagian besar negara berkembang tidak memiliki jaringan digital seluas negara-negara kaya. Negara-negara tersebut merasa tidak perlu lagi memperpanjang moratorium – dan mungkin akan memperoleh pendapatan pajak yang diperlukan jika moratorium ini diakhiri.

Proposal Afrika Selatan, yang berupaya untuk mengakhiri moratorium, menyerukan pembentukan dana untuk menerima kontribusi sukarela guna menjembatani “kesenjangan digital.” Pemerintah juga ingin memerlukan “platform terdepan” untuk meningkatkan promosi usaha kecil dan menengah yang “secara historis kurang beruntung”.

Industri, setidaknya di Amerika Serikat, berupaya keras untuk memperpanjang moratorium tersebut. Dalam surat tertanggal 13 Februari kepada pejabat pemerintahan Joe Biden, hampir dua lusin kelompok industri, termasuk Motion Picture Association, Kamar Dagang AS, dan Asosiasi Perangkat Lunak Hiburan – sebuah kelompok industri video game – mendesak Amerika Serikat untuk memberikan “kebijakan penuh” dukungan mereka” untuk pembaruan.

“Menerima perpanjangan moratorium multilateral yang berlaku bagi semua anggota WTO akan membuka pintu bagi pemberlakuan bea masuk baru dan pembatasan lintas batas terkait yang akan merugikan pekerja AS di industri di seluruh perekonomian,” kata surat itu.

Keruntuhan akan memberikan “pukulan besar terhadap kredibilitas dan daya tahan” WTO dan akan menandai pertama kalinya para anggotanya “mengubah peraturan untuk mempersulit perdagangan,” tulis kelompok tersebut, yang mengatakan bahwa anggotanya mencakup perusahaan-perusahaan yang jika digabungkan mempekerjakan lebih dari 100 juta pekerja. (AP)

Editor : Sabar Subekti