AS Ungkap Kekhawatiran Peningkatan Masalah HAM Atas Serangan Hamas dan Israel

WASHIGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyoroti serangan gencar Hamas pada 7 Oktober dan perang berikutnya yang dilancarkan Israel untuk mengalahkan kelompok teror tersebut di antara isu-isu yang tercakup dalam laporan hak asasi manusia tahun 2023 oleh Departemen Luar Negeri yang diumumkan pada hari Senin (22/4).

“Serangan mengerikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu dan hilangnya nyawa warga sipil di Gaza ketika Israel menggunakan haknya untuk memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan terjadi lagi, telah menimbulkan keprihatinan hak asasi manusia yang sangat meresahkan,” kata Blinken pada konferensi pers yang disebut untuk mengungkap laporan tersebut.

“Kami terus bekerja setiap hari untuk mengakhiri pertempuran, menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain, menegakkan hukum kemanusiaan internasional, mencegah penderitaan lebih lanjut, menciptakan jalan menuju masa depan yang lebih damai dan aman untuk Israel dan Palestina,” tambah Blinken.

Laporan hak asasi manusia bab Israel sendiri dimulai dengan menyoroti serangan skala besar yang dilancarkan oleh Hamas, Jihad Islam Palestina dan kelompok teror lainnya pada tanggal 7 Oktober, “membunuh sekitar 1.200 orang, melukai lebih dari 5.400 orang dan menculik 253 sandera.”

“Israel merespons dengan operasi militer skala besar dan berkelanjutan di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 21.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 56.000 orang pada akhir tahun ini, membuat sebagian besar warga Palestina di Gaza mengungsi, dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah, ”kata laporan itu. “Konflik yang terus berlanjut mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap situasi hak asasi manusia di negara ini.”

Departemen Luar Negeri menolak menyebutkan sumber penghitungan jumlah korban tewas warga Palestina akibat perang Gaza pada tahun 2023, namun tampaknya mereka bergantung pada kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, yang angkanya belum diverifikasi secara independen dan mencakup sekitar 13.000 anggota bersenjata Hamas telah terbunuh dalam pertempuran. Israel juga mengatakan pihaknya membunuh sekitar 1.000 teroris di Israel pada 7 Oktober.

Menolak Standar Ganda

Blinken membantah bahwa pemerintahan Biden menggunakan standar ganda ketika mengadili tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Israel, di tengah pertanyaan dari wartawan pada konferensi pers apakah Washington berusaha menyembunyikan tuduhan semacam itu hanya jika menyangkut negara Yahudi.

“Apakah kita mempunyai standar ganda dengan Israel? Jawabannya adalah tidak,” kata Blinken. “Seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, kami menerapkan standar yang sama kepada semua orang, dan hal itu tidak mengubah apakah negara tersebut merupakan musuh, pesaing, teman, atau sekutu,” kata Menlu AS.

Blinken menegaskan kembali bahwa upaya AS untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza “berkelanjutan.”

Meskipun mengakui bahwa penyelidikan semacam itu membutuhkan waktu untuk diselesaikan, Blinken mencatat bahwa AS tidak menunggu untuk menghubungi pihak berwenang Israel untuk segera mendapatkan klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran jika hal itu terjadi.

Blinken menolak perbandingan yang dibuat oleh para wartawan dengan kecepatan AS menanggapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Rusia di Ukraina, dan proses yang lebih berlarut-larut dalam mengadili dugaan kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza.

“Kasus di Ukraina sangat berbeda dengan di Gaza. Orang-orang Ukraina sama sekali bukan target yang sah seperti halnya Hamas di Gaza. (Hamas juga) menempatkan diri mereka di antara warga sipil, bersembunyi di dalam dan di bawah gedung apartemen, masjid, rumah sakit.”

“Dalam kasus Ukraina, ketika pasukan Rusia menarik diri dari Bucha, kami dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Masing-masing situasi ini berbeda.”

Blinken juga menekankan bahwa Israel telah menunjukkan kapasitas untuk menyelidiki sendiri ketika tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terungkap. “Inilah yang membedakan negara-negara demokrasi dengan negara-negara lain – kemampuan, kemauan, tekad untuk melihat diri mereka sendiri.”

“Menurut pemahaman saya, mereka melakukan banyak penyelidikan terbuka berdasarkan laporan yang berisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.

Kasus Batalion Netzah Yehuda

Ketika ditanya apakah dia akan mengumumkan keputusan AS untuk memasukkan batalion Netzah Yehuda ke dalam daftar hitam atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Blinken mengatakan pengumuman mengenai masalah ini akan dibuat dalam beberapa hari mendatang, “jadi mohon terus ikuti perkembangannya.”

Pemerintahan Biden awalnya berencana untuk mengumumkan pada hari Senin keputusan untuk melarang bantuan militer AS digunakan untuk memasok senjata ke batalion Nezah Yehuda IDF atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, kata seorang pejabat AS kepada The Times of Israel.

Pengumuman itu seharusnya dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya laporan hak asasi manusia, namun pemerintah memutuskan untuk menunda pengumuman tersebut karena berupaya untuk memperjelas pesan mereka mengenai keputusan tersebut di tengah penolakan signifikan dari Israel, kata pejabat AS.

Di tengah rencana AS untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Netzah Yehuda, Menteri Pertahanan Yoav Gallant bertemu dengan pasukan unit tersebut di perbatasan Gaza pada Senin (22/4) pagi.

“Seluruh lembaga pertahanan, IDF dan Negara Israel mendukung Anda, menghargai Anda dan memperkuat Anda dalam operasi Anda untuk melindungi Negara Israel,” kata Gallant kepada pasukan Netzah Yehuda, menurut kantornya.

Unit tersebut, yang terdiri dari kaum nasionalis Ortodoks dan bagian dari Brigade Kfir, telah beroperasi di daerah Beit Hanoun di tengah perang, setelah berbulan-bulan berada di perbatasan Suriah. Pasukan ini sebelumnya ditempatkan di Tepi Barat, dan menjadi pusat kontroversi terkait ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Unit tersebut dialihkan ke perbatasan Suriah menyusul banyaknya tuduhan.

“Kesalahan terjadi di mana pun ada aktivitas militer dan hal itu tidak boleh terjadi… tetapi fakta bahwa satu, atau dua, atau (beberapa) tentara melakukan kesalahan, hal ini tidak boleh menjelek-jelekkan (seluruh) batalion,” kata Gallant. Dalam kasus seperti ini, para prajurit “diurus.”

“Tak seorang pun di dunia ini yang akan mengajari kita apa itu moralitas dan norma-norma,” tambah Gallant.

Laporan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2023 menunjuk pada “masalah hak asasi manusia yang signifikan,” termasuk “laporan yang dapat dipercaya” mengenai pembunuhan sewenang-wenang atau melanggar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan penangkapan jurnalis yang tidak dapat dibenarkan, antara lain selama perang Israel di Gaza.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Israel telah mengambil beberapa langkah yang kredibel untuk mengidentifikasi dan menghukum para pejabat yang mungkin terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut.

Israel membantah tuduhan sengaja menyebabkan penderitaan kemanusiaan di daerah kantong tersebut. Mereka membantah sengaja menargetkan warga sipil, dan menuduh Hamas menggunakan bangunan tempat tinggal untuk berlindung.

Kelompok hak asasi manusia telah menandai sejumlah insiden yang merugikan warga sipil selama serangan tentara Israel di Gaza, serta meningkatkan kekhawatiran tentang meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, namun sejauh ini pemerintahan Biden mengatakan pihaknya tidak menganggap Israel melanggar hukum internasional.

Washington memberikan bantuan militer tahunan sebesar US$3,8 miliar kepada sekutu lamanya. Partai Demokrat Progresif dan kelompok Arab Amerika mengkritik dukungan teguh pemerintahan Biden terhadap Israel, yang menurut mereka memberikan rasa impunitas.

Namun bulan ini, Presiden AS Joe Biden untuk pertama kalinya mengancam akan memberikan dukungan kepada Israel dan bersikeras agar Israel mengambil langkah nyata untuk melindungi pekerja bantuan kemanusiaan dan warga sipil. (ToI)

Editor : Sabar Subekti