PM India Dituduh Lakukan Ujaran Kebencian, Sebut Umat Islam sebagai Penyusup

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Partai oposisi utama India menuduh Perdana Menteri Narendra Modi menggunakan ujaran kebencian setelah ia menyebut Muslim sebagai “penyusup” – salah satu retorikanya yang paling menghasut hingga saat ini tentang agama minoritas dalam kampanye beberapa hari setelah negara itu memulai kampanyenya pemilihan Umum.

Pada rapat umum hari Minggu (21/4) di negara bagian Rajasthan di bagian barat, Modi mengatakan bahwa ketika Partai Kongres masih berkuasa, “mereka mengatakan umat Islam mempunyai hak utama atas sumber daya negara.” Jika mereka kembali berkuasa, partai tersebut “akan mengumpulkan semua kekayaan Anda dan mendistribusikannya kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak,” katanya yang disambut tepuk tangan massa.

“Mereka akan membagikannya kepada para penyusup,” lanjutnya, sambil berkata, “Apakah menurut Anda uang hasil jerih payah Anda harus diberikan kepada penyusup?”

Abhishek Manu Singhvi, juru bicara Kongres, menyebut pernyataan perdana menteri itu “sangat, sangat tidak menyenangkan” dan mengatakan partainya pada hari Senin telah meminta tindakan dari Komisi Pemilihan Umum India, yang mengawasi periode pemungutan suara enam pekan. Pemungutan suara pertama dilakukan pada hari Jumat.

Pernyataan tersebut memicu kritik keras karena menyebarkan kiasan anti Muslim, dan karena melanggar peraturan pemilu yang melarang kandidat terlibat dalam aktivitas apa pun yang memperburuk ketegangan agama. Model kode etik Komisi Pemilihan Umum India melarang kandidat untuk “menarik perasaan kasta atau komunal” untuk mendapatkan suara.

Asaduddin Owaidi, seorang anggota parlemen Muslim dan presiden partai All India Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen, mengatakan pada hari Minggu: “Modi hari ini menyebut Muslim sebagai penyusup dan orang-orang yang memiliki banyak anak. Sejak tahun 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melakukan pelecehan terhadap umat Islam dan mendapatkan suara.”

Kritik terhadap Modi – yang diakui sebagai seorang nasionalis Hindu – mengatakan tradisi keberagaman dan sekularisme India telah diserang sejak partainya memenangkan kekuasaan pada tahun 2014 dan kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019. Mereka menuduh BJP yang dipimpin oleh Modi mendorong intoleransi agama dan terkadang bahkan kekerasan. Partai tersebut membantah tuduhan tersebut dan mengatakan kebijakan mereka menguntungkan seluruh rakyat India.

Namun kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa serangan terhadap kelompok minoritas menjadi lebih berani di bawah kepemimpinan Modi. Umat ​​Muslim digantung oleh massa Hindu atas tuduhan memakan daging sapi atau menyelundupkan sapi, hewan yang dianggap suci bagi umat Hindu. Bisnis Muslim diboikot, rumah dan bisnis mereka dibuldoser, dan tempat ibadah dibakar. Beberapa seruan terbuka telah dibuat atas genosida yang mereka lakukan.

Pernyataan Modi pada hari Minggu didasarkan pada pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh dari Partai Kongres pada tahun 2006. Singh mengatakan bahwa kasta rendah, suku, perempuan dan “khususnya minoritas Muslim” di India diberi wewenang untuk ikut serta dalam pembangunan negara secara setara.

“Mereka harus mempunyai klaim pertama atas sumber daya,” kata Singh. Sehari kemudian, kantornya mengklarifikasi bahwa Singh merujuk pada semua kelompok yang kurang beruntung.

Modi dan Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata diperkirakan akan menang, menurut sebagian besar survei. Hasilnya akan keluar pada 4 Juni.

Presiden Partai Kongres, Mallikarjun Kharge, menggambarkan komentar Modi sebagai “perkataan kebencian.” “Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang merendahkan martabat jabatannya seperti yang dilakukan Modi,” tulis Kharga di platform media sosial X.

Dalam petisinya kepada komisi pemilu, partai tersebut mengatakan bahwa Modi dan BJP telah berulang kali menggunakan agama, simbol dan sentimen keagamaan dalam kampanye pemilu mereka tanpa mendapat hukuman. “Tindakan ini semakin diperkuat oleh kelambanan komisi dalam menghukum perdana menteri dan BJP atas pelanggaran terang-terangan mereka terhadap undang-undang pemilu,” katanya.

Kode etik komisi ini tidak mengikat secara hukum, namun dapat mengeluarkan pemberitahuan dan memberhentikan juru kampanye selama jangka waktu tertentu karena pelanggaran. “Kami menolak berkomentar,” kata juru bicara komisi tersebut kepada kantor berita Press Trust of India pada hari Senin.

Dalam pidatonya, Modi juga merujuk pada mitos nasionalis Hindu bahwa umat Islam melampaui populasi Hindu dengan memiliki lebih banyak anak. Umat ​​Hindu mencakup 80% dari 1,4 miliar penduduk India, sementara 200 juta penduduk Muslim di negara itu berjumlah 14%. Data resmi menunjukkan bahwa tingkat kesuburan di kalangan umat Islam mengalami penurunan paling cepat di antara kelompok agama dalam beberapa dekade terakhir, dari 4,4 pada tahun 1992-93 menjadi 2,3 pada tahun 2019-21, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan umat Hindu yang sebesar 1,94.

BJP yang dipimpin Modi sebelumnya menyebut Muslim sebagai penyusup dan menyebut mereka sebagai migran ilegal yang menyeberang ke India dari Bangladesh dan Pakistan. Beberapa negara bagian yang dipimpin oleh BJP juga telah membuat undang-undang yang membatasi pernikahan beda agama, dengan mengutip mitos “jihad cinta,” sebuah teori konspirasi yang belum terbukti yang menyatakan bahwa pria Muslim menggunakan pernikahan untuk mengubah agama wanita Hindu.

Meski begitu, Modi tetap mempertahankan sikap diamnya, yang menurut para kritikus telah menguatkan sebagian pendukungnya yang paling ekstrem dan memungkinkan lebih banyak ujaran kebencian terhadap umat Islam.(AP)

Editor : Sabar Subekti