ASEAN Ajukan Pakta ke China Cegah Konflik di Laut China Selatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berjanji untuk menyelesaikan negosiasi dengan China mengenai pakta yang diusulkan yang bertujuan untuk mencegah konflik di Laut China Selatan yang disengketakan dalam retret tahunan mereka pada hari Sabtu (4/2) di Jakarta.

Dalam sesi terakhir pertemuan dua hari mereka, para menteri ASEAN juga sepakat untuk bersatu dalam pendekatan mereka untuk mengimplementasikan perjanjian lima langkah yang dibuat pada tahun 2021 antara para pemimpin ASEAN dan pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang berusaha untuk mengakhiri krisis yang memburuk di negara itu.

China dan negara-negara anggota ASEAN, yang mencakup empat negara penggugat wilayah di Laut China Selatan, telah mengadakan pembicaraan sporadis selama bertahun-tahun tentang “kode etik”, seperangkat norma dan aturan regional yang bertujuan mencegah bentrokan di perairan yang disengketakan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Indonesia, ketua ASEAN tahun ini, siap menjadi tuan rumah lebih banyak putaran negosiasi atas pakta yang diusulkan, yang pertama akan diadakan pada bulan Maret. Dia mengatakan anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan diskusi “sesegera mungkin.”

“Anggota juga berkomitmen untuk mendorong implementasi deklarasi perilaku,” tambah Retno Marsudi.

Retno Marsudi tidak merinci, tetapi di masa lalu, China menuduh Washington ikut campur dalam apa yang disebutnya sebagai sengketa Asia. Amerika Serikat telah mengerahkan kapal dan jet tempur untuk berpatroli di perairan untuk mempromosikan kebebasan navigasi dan penerbangan. Itu sering menimbulkan kekhawatiran atas tindakan tegas China, termasuk pembangunan pulau-pulau di mana ia telah menempatkan senjata termasuk rudal permukaan-ke-udara.

Sidharto Suryodipuro, kepala Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa negara-negara anggota ASEAN akan mendorong negosiasi tahun ini dan menjajaki pendekatan baru.

“Kita semua sepakat bahwa itu harus dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan hukum internasional, dan kode etik harus memenuhi kriteria ini,” kata Suryodipuro, seraya menambahkan bahwa Indonesia akan melibatkan lebih banyak negara selain China dalam proses negosiasi.

“Ini tahap eksplorasi. Kami tidak tahu apa bentuknya, tetapi seperti yang Anda tahu negosiasi adalah proses utama yang ingin kami tingkatkan,” katanya.

China mendapat kecaman keras karena militerisasi jalur air strategisnya, tetapi mengatakan mereka memiliki hak untuk membangun di wilayahnya dan mempertahankannya dengan segala cara.

Vietnam, salah satu dari empat negara penggugat ASEAN, telah vokal dalam mengungkapkan keprihatinan atas transformasi China dari tujuh terumbu karang yang disengketakan menjadi pulau buatan manusia, termasuk tiga dengan landasan pacu, yang sekarang menyerupai kota kecil yang dipersenjatai dengan sistem senjata.

Anggota ASEAN lainya, Kamboja dan Laos, keduanya sekutu China, telah menentang penggunaan bahasa yang keras terhadap Beijing dalam perselisihan tersebut.

Indonesia bukan salah satu pemerintah yang menantang klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan, tetapi menyatakan penentangannya setelah China mengklaim bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna.

Tepi zona ekonomi eksklusif tumpang tindih dengan “garis putus-putus” yang dinyatakan secara sepihak oleh Beijing yang menandai klaimnya di Laut Cina Selatan.

Krisis di Myanmar

Mengenai masalah Myanmar, Retno Marsudi bahwa para menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali kebutuhan mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus lima poin, dengan mengatakan itu “sangat penting bagi ASEAN.”

Pada hari Jumat (3/2), para menteri mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengurangi kekerasan dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang bertujuan mengakhiri krisis.

Myanmar juga merupakan anggota ASEAN, tetapi menteri luar negerinya dikeluarkan dari retret menteri tahunan hari Jumat karena kegagalan negaranya untuk menerapkan konsensus lima langkah.

Retno Marsudi mengatakan para menteri sepakat bahwa dialog nasional yang inklusif “adalah kunci untuk menemukan resolusi damai atas situasi di Myanmar,” dan bahwa mengurangi kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan adalah “yang terpenting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan.”

Dia mengatakan kurangnya kemajuan di Myanmar “menguji kredibilitas kami” sebagai sebuah kelompok, dan bahwa upaya ASEAN menuju perdamaian akan dikoordinasikan dengan upaya negara lain dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Pemimpin militer Myanmar berjanji dalam perjanjian lima poin untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan pemimpin terguling yang dipenjara Aung San Suu Kyi dan lainnya untuk mendorong dialog yang bertujuan meredakan krisis, yang dipicu oleh perebutan kekuasaan oleh militer dua tahun lalu.

Tetapi Myanmar menolak untuk membiarkan utusan ASEAN bertemu dengan Suu Kyi tahun lalu, mengakibatkan dikeluarkannya Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak ASEAN November lalu. (AP)

Editor : Sabar Subekti