ASEAN Tolak Utusan Myanmar di KTT Mendatang

BRUNEI, SATUHARAPAN.COM-Para menteri luar negeri negara Asia Tenggara telah setuju untuk menurunkan partisipasi Myanmar dalam pertemuan puncak (KTT) mendatang sebagai teguran paling tajam mereka terhadap para pemimpinnya setelah pengambilalihan militer 1 Februari.

Myanmar keberatan dengan keputusan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengundang perwakilan non politik, alih-alih pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kata ketua kelompok itu, di Brunei, Sabtu (16/10).

Blok beranggota 10 negara itu berada di bawah tekanan internasional yang kuat untuk berbuat lebih banyak untuk memaksa negara anggota, Myanmar, menghentikan kekerasan yang telah menewaskan lebih dari 1.100 warga sipil dan untuk membebaskan sejumlah tokoh politik, termasuk pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi.

Para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan darurat hari Jumat (15/10) malam setelah Myanmar menolak untuk bekerja sama dengan utusan krisis blok itu, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof. Dia ditunjuk pada bulan Agustus untuk menengahi krisis, tetapi tiba-tiba membatalkan perjalanan ke Myanmar pekan lalu setelah dia diberitahu bahwa dia tidak akan dapat bertemu dengan Suu Kyi dan lainnya seperti yang dia inginkan.

Myanmar Kecewa

Dalam tanggapan cepat, kementerian luar negeri Myanmar mengatakan "sangat kecewa dan sangat keberatan" dengan keputusan kelompok itu, yang dibuat tanpa konsensus yang biasa diperlukan oleh ASEAN dalam pengambilan keputusannya.

“Menghubungkan masalah keterwakilan Myanmar di KTT ASEAN dengan kunjungan utusan khusus akan menjadi kontraproduktif karena hanya memberikan tekanan pada Myanmar,” kata pernyataan itu.

Myanmar berpendapat Erywan tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang menghadapi proses hukum seperti Suu Kyi dan menggulingkan Presiden Win Myint atau dengan entitas yang telah dinyatakan ilegal, kata Brunei dalam sebuah pernyataan.

Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan dalam pengambilalihan kekuasaan oleh tentara. Dia menghadapi berbagai tuduhan yang menurut para pendukung dan analis independennya dirancang untuk melegitimasi aksi militer.

Pernyataan dari Brunei mengatakan para menteri ASEAN prihatin tentang dampak krisis Myanmar pada keamanan regional dan tentang “kesatuan, kredibilitas dan sentralitas ASEAN sebagai organisasi berbasis aturan.” Utusan blok itu harus memiliki akses ke semua pihak terkait, katanya.

Anggota Pemerintah Persatuan Nasional oposisi politik, yang memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan, telah meminta untuk menghadiri KTT 26-28 Oktober, katanya.

Tidak ada konsensus di antara para menteri luar negeri ASEAN tentang perwakilan politik dari Myanmar di KTT, sehingga para menteri memutuskan untuk mengundang perwakilan non politik untuk memberi Myanmar “ruang untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” tambahnya.

“Ini adalah keputusan yang sulit tetapi perlu untuk menegakkan kredibilitas ASEAN mengingat kemajuan yang tidak memuaskan dan sangat terbatas” untuk menyelesaikan krisis, kata kementerian luar negeri Singapura dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat tidak mengatakan siapa yang akan diundang sebagai gantinya.

Dalam menangani Myanmar, ASEAN telah dilumpuhkan oleh kebijakan dasar non intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota dan pendekatan konsensusnya. Beberapa anggota seperti Malaysia, Indonesia dan Filipina merasa tindakan tersebut dibenarkan karena kerusuhan besar di Myanmar dapat memicu ketidakstabilan regional.

Myanmar secara luas dipandang melakukan sangat sedikit upaya untuk menghormati komitmennya, meskipun mengklaim telah membantu memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Membiarkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT, yang akan berlangsung melalui video, dapat dilihat sebagai pengakuan atas pengambilalihan militer, yang menghentikan salah satu transisi demokrasi paling fenomenal di Asia setelah beberapa dekade pemerintahan militer.

Di antara para pemimpin dunia yang akan berpartisipasi adalah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang telah mengecam pengambilalihan itu dan memberikan sanksi terhadap para jenderal Myanmar, anggota keluarga dan rekan mereka. (AP)

Editor : Sabar Subekti